Pelra Sampaikan Aspirasi soal Fasilitas Docking Kapal ke Ketua DPD

Nada Zeitalini - detikNews
Jumat, 17 Des 2021 21:30 WIB
DPD
Foto: Dok. DPD
Jakarta -

Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat (Pelra) Jawa Timur dan Bali menyampaikan harapannya agar pemerintah membangun fasilitas docking khusus di Jawa Timur. Sebab, saat ini fasilitas tersebut dinilai sangat minim.

Harapan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pelra Jatim dan Bali, Anwar Sadat bersama dengan Sekretaris DPD Pelra Jatim dan Bali, Abdul Majid Massiara, serta Ketua Forum Masyarakat Kelautan, Maritim dan Perikanan Jatim Oki Lukito saat bertemu dengan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya hari ini.

Abdul Majid mengungkapkan, saat ini jumlah kapal rakyat di Jatim sangat banyak sekitar 2.500 unit. Setiap tahun kapal tersebut diharuskan untuk melakukan docking atau perbaikan.

Tujuannya adalah memastikan keselamatan kapal dan mendapatkan izin layar dari Syahbandar. Namun dijelaskannya, jumlah perusahaan docking yang bisa dimanfaatkan hanya 3 unit perusahaan saja, yaitu di PT Adiluhung, PT PMS, dan PT Tomas.

"Akibatnya, daftar tunggu docking menjadi sangat lama, mencapai 3 bulan dengan jumlah ratusan kapal yang ingin melakukan perbaikan. Selain itu, harga akhirnya sangat mahal. Untuk kapal berbobot 250 GT misalnya, mencapai Rp 150 juta per unit dan untuk kapal dengan bobot 450 GT mencapai Rp 300 juta per unit," kata Abdul Majid dalam keterangan tertulis, Jumat (17/12/2021).

Ia mengaku sebenarnya Pelra Jatim sudah beberapa kali mengirim surat ke Gubernur meminta pembangunan fasilitas tersebut di lahan milik pemerintah, Pelabuhan Brondong, akan tetapi belum ada jawaban.

"Sudah sejak 4 tahun lalu kita berkirim surat ke Gubernur Jatim tetapi masih belum ada jawaban. Padahal dalam rencana aksi Pergub 131/2016 dijelaskan bahwa perintisan pembangunan repairing dock untuk armada Pelra dilaksanakan di tahun 2017-2019 dengan rencana anggaran dari APBD, APBN dan CSR," tandasnya.

"Kalau kita sendiri yang mengelola, biaya akan lebih murah. Sebab mahalnya biaya perbaikan di perusahaan docking itu karena disamakan dengan kapal besi dan masuk kategori komersial," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Oki Lukito juga mengadukan tentang nasib nelayan di Jawa Timur. Nelayan hanya memiliki waktu efektif sekitar 180 hari setiap tahun untuk melaut. Saat musim angin, mereka harus mencari pekerjaan lain sebagai alternatif. Bahkan tak jarang dari mereka ke Jakarta untuk menjadi buruh bangunan atau buruh serabutan.

"Pemerintah harus hadir pada saat masa paceklik ikan. Lima bulan ini waktu yang lama, sementara kebutuhan tiap hari. Nah, yang kita usulkan adalah alternatif pekerjaan seperti budidaya ikan di laut, kerang, rumput laut, bandeng laut atau kakap putih. Pemerintah harusnya membantu nelayan ini membuat keramba apung yang bisa digunakan untuk budidaya ikan laut agar mereka ada pekerjaan dan tidak harus meninggalkan desa," ungkap Oki.

Sebagai informasi, Jawa Timur memiliki kurang lebih 400 ribu nelayan di 22 kabupaten kota dengan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.

"Saat pembagian hasil, sebesar sepertiga hasil tangkapan diberikan kepada pemilik kapal, sepertiga untuk nahkoda dan juru mesin dan sisanya untuk nelayan. Sehingga setiap satu orang nelayan hanya mendapatkan Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu setiap melaut. Padahal mereka butuh waktu minimal dua hari," katanya.

Di sisi lain, Pemprov Jatim melakukan pembangunan pelabuhan ikan besar di beberapa lokasi dengan investasi besar juga. Seperti misalnya, pembangunan pelabuhan ikan Mayangan Probolinggo dengan nilai investasi mencapai Rp 500 miliar. Padahal jumlah kapal nelayan di sana hanya sekitar 300 kapal.

"Dan itu tidak hanya di Mayangan, tetapi juga di pelabuhan lain seperti di Pelabuhan Ikan Paiton. Itu juga dibangun mewah. Harusnya yang lebih diutamakan adalah kesejahteraan nelayan dengan memberikan program yang jelas. Nelayan tidak butuh pelabuhan mewah, yang mereka butuhkan adalah pelabuhan ikan dengan fasilitas lelangnya karena bisa meningkatkan harga jual ikan hasil tangkap. Tetapi dari beberapa pelabuhan yang dibangun mewah tersebut, hanya pelabuhan Sendang Biru yang ada proses lelangnya ," tandas Oki.

Menanggapi keluhan tersebut, LaNyalla mengatakan akan berupaya membantu menyuarakannya. Ia menjelaskan DPD RI konsisten dalam membantu masyarakat nelayan agar mendapatkan fasilitas yang membantu meningkatkan kesejahteraan mereka.

"Kami berusaha membantu, termasuk DPD yang saat ini mendorong pengesahan RUU Daerah Kepulauan yang sudah masuk Prolegnas. Ini akan membantu masyarakat pesisir," tegas LaNyalla.

Terkait pembangunan fasilitas docking kapal rakyat, ia berjanji akan meneruskan ke Gubernur Jawa Timur agar segera direalisasikan.

"Karena sangat mendesak dan sudah ada Pergub dan Perpresnya," pungkasnya

(akn/ega)