Waket DPD Sebut Presidential Threshold 20% Wujud Diskriminasi Parpol

Angga Laraspati - detikNews
Jumat, 17 Des 2021 17:06 WIB
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin
Foto: DPD
Jakarta -

Perdebatan mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold masih menjadi perdebatan elit dan diskursus publik yang menarik. Hal ini terbukti dengan banyaknya pihak yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal 222 UU Pemilu 17 tahun 2017.

Menariknya, pihak yang melakukan JR bukan hanya berasal dari civil society dan akademisi atau ahli hukum, tapi juga dari kader partai politik, salah satunya yaitu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin. Ia menjadi senator yang paling lantang menyuarakan pentingnya merevisi UU Pemilu yang cenderung eksklusif dan tidak demokratis itu.

"Hegemoni politik yang tidak relevan dengan semangat demokrasi ini harus kita akhiri. Bahwa benar konstitusi mensyaratkan partai politik sebagai kendaraan politik capres, tapi Parpol tidak bisa mengklaim menjadi pihak yang paling baik dan paling berjasa dalam membangun demokrasi," tegas Sultan dalam keterangan tertulis, Jumat (17/12/2021).

Menurutnya, PT 20% merupakan wujud diskriminasi politik terhadap partai politik tertentu, serta menegasikan realitas demografi Indonesia yang sangat besar ini. Ia menilai juga tidak adil jika rakyat yang berjumlah 270 juta jiwa hanya disuguhi dengan dua pilihan capres yang merupakan hasil skenario politik elit.

"Partai politik seharusnya menjadi pihak yang paling dirugikan dengan ketentuan ini. Karena Setiap partai tentu memiliki visi dan platform politik yang berbeda. Namun karena partai cenderung pragmatis dan tidak ideologis, maka hal ini menjadi lumrah," imbuhnya.

Akibatnya, ungkap Sultan, Parpol kehilangan perannya dalam melahirkan calon pemimpin, walaupun ada maka calon presidennya hanya itu-itu saja. Ia juga melihat parpol gagal meregenerasi sel-sel kepemimpinan bangsa, berikut tugas edukasi politiknya bagi masyarakat.

Hal ini disebabkan parpol lebih memilih berkoalisi dengan pemerintah, akibatnya landscape demokrasi menjadi kering. Buktinya indeks demokrasi Indonesia sejak 2020 menempati titik terendahnya sejak reformasi, bahkan kalah dari Timor Leste.

"Artinya, parpol yang seharusnya melahirkan politisi-politisi yang ideal bagi demokrasi justru mencari aman di ruang kekuasaan. Bahkan ketua umum partai bersedia menjadi pembantu presiden. Akibatnya Demokrasi kita terkesan hanya melahirkan politisi, bukan negarawan," kata Sultan.

Sultan menambahkan pengalaman 2 kali pilpres terakhir harus dijadikan pelajaran berharga. Dengan ambang batas yang demikian tinggi, menyebabkan partai politik hanya terafiliasi dalam dua poros koalisi besar. Di sana lah oligarki dengan kekuatan modalnya bermain lalu mempengaruhi hasil pemilu dan kebijakan politik pemerintahan selanjutnya.

"Pemilu sekadar menjadi formalitas demokrasi. Tidak memberikan solusi kepemimpinan nasional yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tapi pemimpin yang sesuai kehendak oligarki," ujarnya.

Sultan menyampaikan Indonesia harus bisa merayakan demokrasi secara lebih variatif dan sukarela dalam menentukan pilihan politiknya. Masih banyak putra-puteri terbaik bangsa yang harus disediakan ruang dan kesempatan politik oleh demokrasi. Setiap Parpol juga tawarkan pilihan yang ideal bagi masyarakat, biarkan publik yang menyeleksi.

"Ketentuan ambang batas 20% justru menjadi penyebab segregasi sosial politik bangsa selama ini. Lalu untuk apa kita mempertahankannya", tutupnya.

Simak juga video 'Cak Imin: Cita-cita PKB Sejak Awal Presidential Threshold 5-10 Persen':

[Gambas:Video 20detik]



(fhs/ega)