Dewan Kesenian Jakarta Layangkan Mosi Tidak Percaya ke Kadis Kebudayaan DKI

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jumat, 17 Des 2021 21:18 WIB
Dewan Kesenian Jakarta menyatakan mosi tidak percaya terhadap kinerja Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana
Dewan Kesenian Jakarta menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kinerja Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana. (Tiara Aliya/detikcom)
Jakarta -

Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) menyatakan mosi tidak percaya terhadap kinerja Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana. DKJ menuding Iwan telah melanggar Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta.

"Pernyataan mosi tidak percaya dari DKJ terhadap kinerja Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta yang saat ini menjabat karena DKJ menilai telah terjadi pengabaian, intervensi dan tindakan sepihak (fait accompli) yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta terhadap DKJ dan Akademi Jakarta (AJ)," kata Ketua DKJ Danton Sihombing di Taman Ismail Marzuki, Jumat (17/12/2021).

Danton menjabarkan sejumlah kasus yang melatarbelakangi mosi tidak percaya yang dilayangkan DKJ. Salah satunya, mempersoalkan keputusan sepihak terhadap keberlangsungan kerja pekerja tetap DKJ.

Danton awalnya menyebutkan bahwa DKJ telah melayangkan surat kepada Iwan pada 27 Oktober 2021 untuk meminta kejelasan posisi pekerja DKJ. Namun akhirnya Iwan disebut memutuskan secara sepihak dengan hanya menerima 4 dari 25 pekerja DKJ dengan status sebagai pekerja kontrak.

Pemprov DKI Jakarta bersama perwakilan pekerja DKJ telah duduk bersama untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Namun Danton menyebut pekerja tidak menyepakati opsi-opsi yang ditawarkan sehingga kasus ini pun berlanjut ke pelaporan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

"Melihat ketidakadilan yang disebabkan oleh langkah-langkah keputusan Dinas Kebudayaan di bawah pimpinan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, maka 25 orang pekerja DKJ ini telah melaporkan permasalahan ini ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada 6 Desember 2021," jelasnya.

Kasus selanjutnya mengenai pengelolaan Pusat Kesenian Jakarta-Taman Ismail Marzuki (TIM). Dalam persoalan ini, DKJ merasa kehilangan kesempatan untuk memaparkan rekomendasi pengelolaan PKJ-TIM dalam rapat pimpinan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran terlambat mendapatkan undangan rapat.

"Namun apa yang terjadi, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menyampaikan undangan yang ditujukan kepada Ketua DKJ melalui Kepala UP PKJ TIM lewat WA (WhatsApp) 16 menit sebelum Rapim dimulai. Akibatnya DKJ kehilangan kesempatan untuk memaparkan rekomendasi pengelolaan PKJ-TIM. Dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta tetap meminta keterlibatan DKJ dalam merumuskan pengelolaan PKJ-TIM," ujarnya.

"Setelah rapim tersebut, tidak ada inisiatif lebih lanjut dan lebih substansial dari Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta untuk melibatkan DKJ dan AJ dalam membahas pengelolaan PKJ-TIM," sambungnya.

Terakhir, DKJ juga mempersoalkan program dan anggaran DKJ tahun 2022 yang semestinya dipresentasikan langsung oleh DKJ. Nyatanya malah dipresentasikan oleh Iwan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan.

"Minimnya pemahaman Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dan Kepala UP PKJ TIM terhadap program-program DKJ berakibat tidak tersampaikannya dengan baik latar belakang, maksud, tujuan, dan sasaran dari setiap program DKJ yang telah dipikirkan dan disusun dengan saksama dan menyeluruh oleh pengurus harian, komisi-komisi, dan komite-komite DKJ. Di samping itu, terjadi kecerobohan yang fatal dengan membawa dokumen program dan anggaran yang tidak sesuai dengan pengajuan terakhir yang disusun oleh DKJ," imbuhnya.

Berangkat dari mosi tidak percaya, DKJ menuntut Pemprov DKI untuk:

1. Mempertahankan keberlanjutan kerja 25 (dua puluh lima) orang pekerja DKJ di Dewan Kesenian Jakarta dengan status sebagai pekerja tetap dan tidak ada perubahan terhadap gaji, uang transportasi dan makan, serta BPJS yang keseluruhannya akan diberlakukan per Januari 2022 Keberlanjutan ini diperlakukan sebagai masa transisi hingga terbentuknya sekretariat DKJ yang disepakati bersama oleh DKJ, AJ, dan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.

2. Mengembalikan independensi, kewenangan, fungsi dan peran organisasi DKJ sesuai Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020.

Lihat juga video 'Helmy Dipecat, Karyawan TVRI Ajukan Mosi Tak Percaya ke DPR':

[Gambas:Video 20detik]

(taa/dwia)