Pemkot Surabaya Diminta Surati PKL Beromzet Tinggi untuk Sewa Ruko

Erika Dyah - detikNews
Kamis, 16 Des 2021 18:17 WIB
Pemkot Surabaya Diminta Surati PKL Beromzet Tinggi untuk Sewa Ruko
Foto: Dok. DPRD Surabaya
Jakarta -

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna mendorong Pemkot Surabaya untuk mendata Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mempunyai omzet tinggi. Sebagai bagian dari penataan PKL agar lebih rapi, ia menilai PKL dengan omzet tinggi perlu didorong untuk dapat menyewa ruko.

Ayu menilai keberadaan PKL saat ini sudah semakin menumpuk di pinggir-pinggir jalan. Bahkan, tak jarang PKL juga menimbulkan salah satu penyebab kemacetan sehingga perlu dilakukan penataan PKL agar lebih rapi.

Menurutnya, permasalahan PKL di Surabaya bisa diatur dengan ditata lebih baik lagi. Terutama bagi PKL yang sudah memiliki omzet yang tinggi yang seharusnya bisa menyewa ruko agar kondisi PKL tidak semakin banyak di tepi-tepi jalan.

"Ada PKL yang sudah kita anggap mampu. Seharusnya saya sarankan kepada Pemkot Surabaya untuk menyurati dengan memberikan solusi untuk menyewa ruko. Sehingga kondisi PKL lebih tertata dan tidak menumpuk," kata Ayu dalam keterangan tertulis, Kamis (16/12/2021).

Ia mencontohkan salah satu permasalahan PKL di kawasan Genteng Besar. Menurutnya, keberadaan PKL yang berjualan di area tersebut membuat penghuni tidak bisa menikmati hunian yang nyaman karena dampak dari penuh sesaknya PKL di sana.

"Seperti di kawasan Genteng Besar, mereka (penghuni) merasa tidak nyaman karena terganggu oleh asap pedagang saat memasak. Belum lagi mereka tidak bisa menikmati huniannya padahal mereka taat membayar PBB," jelas Ayu.

Ayu menambahkan rata-rata pedagang yang berjualan di Genteng Besar sudah berjualan selama berpuluh-puluh tahun di kawasan tersebut.

"Otomatis mereka (PKL) sudah punya cabang lain. Dan juga omzetnya pasti sudah di atas rata-rata PKL lainnya," ungkapnya.

Meski demikian, Ayu mengaku pihaknya tak memungkiri bahwa PKL berjualan untuk mencari uang, terlebih di tengah pandemi. Oleh karena itu, ia pun menilai tidak semua PKL harus ditertibkan.

"Kita harus melihat mana yang harus ditertibkan mana yang tidak jadi harus melakukan survei. Terutama bagi pedagang yang omzetnya sudah tinggi," tegasnya.

Lebih lanjut, Ayu menerangkan sesuai dengan peraturan Pemkot Surabaya, PKL yang berada di pinggir jalan ini sebenarnya tidak diperbolehkan berjualan. Oleh karena itu, ia juga bermaksud mengusulkan perubahan Perda penggunaan badan jalan yang dianggap sudah terlalu lama.

"Perda pengguna badan jalan sudah lama tahun 2000. Hingga saat ini belum pernah ada perubahan, sehingga akan sulit menerjemahkan penggunaan badan jalan. Apalagi para PKL selalu akan berseteru dengan penghuni atau pemilik bangunan berdekatan dengan PKL," tambahnya.

Dengan acuan perda yang baru, ia berharap PKL nantinya bisa lebih tertib.

"Ini hanya akan tertib bila Pemkot yang menertibkan dengan acuan Perda setelah perubahan nantinya," pungkasnya.

(akd/ega)