MA Tolak PK Eks Auditor BPK di Kasus Kasus Suap Harley-Fasilitas Karaoke

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 16 Des 2021 14:56 WIB
Percakapan itu berkaitan dengan pemberian motor gede (moge) Harley Davidson pada auditor BPK, Sigit Yugoharto.
Sidang suap auditor BPK di PN Jakpus. (Faiq Hidayat/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) mantan auditor BPK, Sigit Yugoharto, sehingga tetap dihukum 6 tahun penjara. Sigit terbukti korupsi menerima suap motor gede (moge) hingga fasilitas karaoke.

"Tolak," demikian bunyi putusan PK yang dilansir website-nya, Kamis (16/12/2021).

Duduk sebagai ketua majelis Eddy Army dengan anggota majelis Dwiarso Budi Santiarto dan Sinintha Yuliasih Sibarani. Duduk sebagai panitera pengganti dalam perkara nomor 488 PK/Pid.Sus/2021, Edward Agus.

Sebagaimana diketahui, kasus itu diusut KPK. Sigit menerima suap dari mantan GM Jasa Marga Cabang Purbaleunyi, Setia Budi. Suap itu terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap PT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi.

Di persidangan, terbukti Sigit pernah meminta nomor rekening Setia Budi untuk mengembalikan biaya pembelian moge tersebut, tapi Setia Budi tidak memberikan nomor rekening. Motor Harley-Davidson seharga Rp 115 juta itu dibeli dengan uang Setia Budi. Moge tersebut dibeli dan diserahkan ke Sigit pada Agustus 2017.

Selain moge, Sigit juga menerima fasilitas hiburan dari Setia Budi. Fasilitas hiburan yang dimaksud adalah karaoke di Las Vegas, Plaza Semanggi, Jakarta.

"Fasilitas hiburan malam karaoke di Las Vegas, Plaza Semanggi, Jakarta, disertai makan dan minum serta ditemani masing-masing 1 wanita pemandu lagu dan total menghabiskan Rp 34 juta dibayarkan Setia Budi," beber majelis PN Jakpus.

PN Jakpus menyatakan suap itu berkaitan dengan perubahan hasil pemeriksaan BPK terhadap PT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi dari Rp 13 miliar menjadi sekitar Rp 800 juta.

"Berasal dari perbuatan yang sama atau sejenis, yakni sebagai akibat terdakwa melakukan perubahan konsep hasil temuan PDTT pada PT Jasa Marga Persero dari semula kurang lebih Rp 13 miliar jadi Rp 842 juta," ucap hakim PN Jakpus.

Lihat juga video 'Luhut Ancam Akan Audit LSM, Dasco: Biar BPK-BPKP yang Menilai':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/HSF)