Surat Pemecatan Hamdani Dikembalikan, BK DPRD Pekanbaru: Gubernur Keliru

Raja Adil Siregar - detikNews
Kamis, 16 Des 2021 12:17 WIB
DPRD Pekanbaru.
DPRD Pekanbaru (Foto: Raja Adil/detikcom)
Pekanbaru -

Gubernur Riau Syamsuar mengembalikan surat rekomendasi pemecatan Hamdani dari Ketua DPRD Pekanbaru. Badan Kehormatan (BK) DPRD Pekanbaru menilai Syamsuar keliru.

"Surat pengembalian itu belum kami terima secara resmi. Tapi sudah beredar, maka BK melihat Gubernur lewat Kepala Biro Hukum itu keliru," ucap Ketua BK DPRD Pekanbaru, Ruslan Tarigan, Kamis (16/12/2021).

Dia menyebut Hamdani tak lagi dapat dikembalikan sebagai Ketua DPRD karena sudah ada keputusan paripurna. Menurutnya, keputusan paripurna itu dinilai final dan mengikat.

"Hamdani tidak bisa kembali dipulihkan karena itu putusan mengikat. Jadi tidak boleh diutak-atik kecuali melalui TUN. Kita tak akan taat tentang itu. Kita lihat Gubernur tidak melihat secara utuh, tak bisa begitu," katanya.

Ruslan mengatakan ketua dan anggota dewan dapat diberhentikan jika terbukti melanggar sumpah dan janji jabatannya. Dia menyebut hal itu yang terjadi pada Hamdani.

"Hamdani ini sudah kena impeachment (pemakzulan), ini forum dan di paripurna sudah sah. Syarat terpenuhi yang hadir. Kita bacakan putusan tingkat paripurna, lalu minta persetujuan di paripurna," katanya.

Dia juga menyebut Gubernur Riau melanggar UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dia mengatakan Gubernur mengembalikan surat tanpa ada pembatalan rekomendasi pemecatan itu.

"Ini dikembalikan, tapi tidak membatalkan, ya kan ini tidak memberi kepastian hukum.
Ini adalah pelanggaran disiplin, supaya Pak Gubernur jangan menelan mentah-mentah. Saya tegaskan Pak Gubernur keliru," ujar politikus PDIP.

Ruslan juga mengatakan Hamdani masih menjabat sebagai Ketua DPRD Pekanbaru secara administratif. Namun, katanya, Hamdani tidak bisa lagi memimpin sidang.

"Secara de jure masih, tetapi de facto sudah tidak lagi. Kalau tetap ini nanti jadi temuan. Kita minta dievaluasi ini biro hukumnya, ini impeachment, diberhentikan dan ini sudah terbukti, mana bisa dikembalikan lagi," kata Ruslan.

Sebelumnya dalam sidang Paripurna pada 2 November lalu, DPRD Pekanbaru sepakat memecat Hamdani dari Kursi Ketua DPRD. Hamdani dinilai terbukti melanggar sejumlah aturan sesuai putusan BK.

Esok harinya, Wali Kota Pekanbaru Firdaus mengirim surat rekomemdasi pemecatan kepada Gubernur Riau. Setelah diteliti dan dipelajari, Gubernur Riau mengembalikan surat rekomendasi itu ke Wali Kota pada 30 November.

(ras/haf)