Pendekatan Kesejahteraan Diharap Bikin Papua Aman

ADVERTISEMENT

Pendekatan Kesejahteraan Diharap Bikin Papua Aman

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 16 Des 2021 11:51 WIB
Ilustrasi Papua yang digunakan Jokowi saat sampaikan duka cita untuk korban banjir Sentani. (Dok Twitter @jokowi)
Ilustrasi Papua yang digunakan Jokowi saat sampaikan dukacita untuk korban banjir Sentani. (Dok Twitter @jokowi)
Jakarta -

Pemerintah ingin penanganan sektor keamanan di Papua dilakukan melalui pendekatan humanis. Pemerintah ingin pendekatan di Papua mengedepankan unsur kemanusiaan.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan hal itu dalam rapat yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud Md hingga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pendekatan pembangunan kesejahteraan diharapkan mewujudkan Papua yang aman.

"Saya berharap pendekatan baru yang lebih humanis ini benar-benar dapat diwujudkan dan kita ingin Papua yang aman, kondusif, sehingga program kerja pembangunan kesejahteraan itu bisa segera diselesaikan," tutur Ma'ruf seperti dalam keterangan tertulis, Rabu (15/12/2021).

Amin memimpin rapat Pendekatan Penanganan Papua Pasca UU Otsus Papua 2021 di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

Ma'ruf mengatakan pelaksana program di Papua tidak seluruhnya berasal dari pusat, tapi tetap melibatkan otoritas setempat yang sangat memahami seluk beluk daerahnya. Dia mengatakan kerja sama pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat harus terus dijalankan.

Ma'ruf Amin jumpa pers usai rapat masalah PapuaMa'ruf Amin jumpa pers seusai rapat masalah Papua (Foto: dok. Setwapres)

"Penguatan operasi teritorial dengan melibatkan Kodim, Koramil, Babinsa sebagai ujung tombak di lapangan untuk melakukan pendekatan kesejahteraan kepada orang asli Papua (OAP)," jelas Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan pemerintah telah menerbitkan landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan program percepatan di Papua. Aturan itu tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Oleh sebab itu, Ma'ruf mengimbau implementasi kebijakan tersebut dapat diselaraskan dengan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Papua. Jadi, kata Ma'ruf, dampak yang ditimbulkan dapat dirasakan secara menyeluruh.

"Dilakukan secara komprehensif dan sinergi mencakup seluruh sektor dan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, termasuk seluruh unsur yang ada di Papua, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, semuanya sehingga percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua itu dapat menunjukkan hasilnya," ucap Ma'ruf.

"Saya minta supaya tidak ada penundaan lagi upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua," lanjutnya.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud Md, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, Menhub Budi Karya Sumadi, Menkominfo Johnny G Plate. Hadir pula KSP Moeldoko, Panglima TNI Andika Perkasa, Kepala BIN Budi Gunawan, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, dan KSAU Fadjar Prasetyo.

Sementara itu, Ma'ruf didampingi oleh Plt Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi, Plt Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Adhianti, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan Satya Arinanto.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT