.webp)
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin melakukan rapat mengenai pembangunan kesejahteraan di Papua bersama Menko Polhukam Mahfud Md hingga Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa. Ma'ruf menekankan bahwa pendekatan di Papua mengedepankan unsur kemanusiaan.
"Saya berharap pendekatan baru yang lebih humanis ini benar-benar dapat diwujudkan dan kita ingin Papua yang aman, kondusif, sehingga program kerja pembangunan kesejahteraan itu bisa segera diselesaikan," tutur Ma'ruf Amin saat memimpin Rapat Pendekatan Penanganan Papua Pasca UU Otsus Papua 2021 di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Rabu (15/12/2021) seperti dalam keterangan tertulis.
Ma'ruf menyebut pelaksana program di Papua tidak seluruhnya berasal dari pusat, tapi tetap melibatkan otoritas setempat yang sangat memahami seluk beluk daerahnya. Untuk itu, kata Ma'ruf, kerja sama dengan pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat harus terus dijalankan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penguatan operasi teritorial dengan melibatkan Kodim, Koramil, Babinsa sebagai ujung tombak di lapangan untuk melakukan pendekatan kesejahteraan kepada Orang Asli Papua (OAP)," jelas Ma'ruf.
Mengenai landasan hukum, Ma'ruf mengatakan pemerintah telah menerbitkan dasar yang kuat untuk pelaksanaan program percepatan di Papua. Aturan itu tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Oleh sebab itu, Ma'ruf mengimbau implementasi kebijakan tersebut dapat diselaraskan dengan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Papua. Jadi, kata Ma'ruf, dampak yang ditimbulkan dapat dirasakan secara menyeluruh.
"Dilakukan secara komprehensif dan sinergi mencakup seluruh sektor dan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah termasuk seluruh unsur yang ada di Papua, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, semuanya sehingga percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua itu dapat menunjukkan hasilnya," ucap Ma'ruf.
"Saya minta supaya tidak ada penundaan lagi upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua," lanjutnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate. Hadir pula Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Andika Perkasa, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman, dan Kepala Staf Angkatan Udara Fadjar Prasetyo.
Sementara itu, Ma'ruf didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Adhianti, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah dan Satya Arinanto.
