ADVERTISEMENT

Aturan Karantina Mandiri dari Luar Negeri, Siapa Saja yang Boleh?

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 16 Des 2021 09:53 WIB
Wide-angle view of a modern aircraft gaining the altitude outside the glass window facade of a contemporary waiting hall with multiple rows of seats and reflections indoors of an airport terminal El Prat in Barcelona
Aturan Karantina Mandiri Dari Luar Negeri, Ini yang Perlu Diketahui -- ilustrasi (Foto: Getty Images/iStockphoto/skyNext)
Jakarta -

Aturan karantina mandiri dari luar negeri diterbitkan. Satgas Covid-19 menerbitkan aturan yang mengizinkan pejabat setingkat eselon 1 dan orang dengan sejumlah kriteria untuk mendapatkan dispensasi karantina sepulang dari luar negeri.

Adapun aturan ini dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Satgas COVID-19 No 25 Tahun 2021. Dengan demikian addendum SE No 23 Tahun 2021 dicabut dan tidak berlaku.

Lalu apa saja aturan karantina mandiri dari luar negeri terbaru? Siapa saja yang boleh melakukan karantina mandiri ini? detikcom merangkum informasinya.

Aturan Karantina Mandiri dari Luar Negeri untuk Pejabat

Dalam SE Satgas No 25 Tahun 2021, setiap WNI dan WNA diwajibkan melaksanakan karantina selama 10x24 jam. Namun aturan karantina dapat dikurangi durasi pelaksanaan karantina mandiri untuk WNI pejabat setingkat eselon I ke atas yang baru menyelesaikan tugas kedinasan.

"Pihak yang diizinkan untuk melakukan karantina di fasilitas mandiri adalah pejabat Indonesia setingkat eselon I ke atas yang baru saja menyelesaikan tugas kedinasan dan diskresi ini berlaku secara individual," ucap juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (14/12/2021).

Aturan ini diberikan berdasarkan pertimbangan dinas atau khusus sesuai kebutuhan tertentu dengan ketentuan:

  1. Setiap pelaku perjalanan internasional harus memiliki kamar tidur dan kamar mandi yang tersendiri
  2. Meminimalisir kontak saat distribusi makanan atau kegiatan makan
  3. Tidak berkontak fisik dengan pelaku perjalanan lain yang sedang melakukan karantina maupun individu lainnya
  4. Terdapat petugas pengawas karantina yang wajib melaporkan pengawasan karantina kepada petugas KKP di area wilayahnya; dan
  5. Melakukan tes RT-PCR kedua pada hari ke-9 karantina dan wajib melaporkan hasil tes RT-PCR kepada petugas KKP di area wilayahnya.

Pengecualian Karantina Bagi WNI dan WNA

Dalam SE yang sama, kewajiban karantina juga dikecualikan untuk dua kelompok, yaitu WNI dan WNA. Berikut ketentuannya:

  1. Pengecualian kewajiban karantina WNI bisa diberikan untuk keadaan mendesak:
    - kondisi kesehatan yang mengancam nyawa
    - kondiis kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus
    - kedukaan karena anggota keluarga inti meninggal
  2. Pengecualian kewajiban karantina bagi WNA dan penutupan sementara WNA masuk ke Indonesia diberikan dengan ketentuan:
    - Pemegang visa diplomatik dan visa dinas
    - Pejabat asing setingkat menteri ke atas beserta rombongan yang melakukan kunjungan resmi/kenegaraan
    - Pendatang yang masuk dalam skema Travel Corridor Arrangement (TCA)
    - Delegasi negara anggota G20
    - Pelaku perjalanan orang terhormat atau Honorable Person
    - Pelaku perjalanan orang terpandang atau Distinguish Person

Untuk menjadi perhatian, dispensasi durasi karantina untuk sejumlah pihak bisa diberikan dengan mengajukan terlebih dahulu minimal 3 hari sebelum kedatangan di Indonesia kepada Satgas Penanganan COVID-19 Nasional dan dapat diberikan berdasarkan hasil penilaian serta kesepakatan antara Kementerian/Lembaga terkait.

"Dimohon kepada siapa saja yang ajukan diskresi dan tidak bisa memenuhi persyaratan dimaksud tersebut untuk melakukan karantina di fasilitas terpusat yang disediakan pemerintah," kata Wiku.

Demikian aturan karantina mandiri dari luar negeri sesuai SE Satgas COVID-19. Semoga bermanfaat.

Simak Video 'Mereka-mereka yang Tak Perlu Karantina Usai dari Luar Negeri':

[Gambas:Video 20detik]



(izt/imk)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT