Polemik sumur resapan di DKI Jakarta belum selesai setelah PSI mengusulkan pembentukan panitia khusus atau pansus di Dewan Kebon Sirih. Ide PSI dianggap salah satu pendukung Gubernur DKI Anies Baswedan, Partai Gerindra, hanyalah upaya mencari sensasi.
Wacana pansus sendiri terlontar setelah PSI mengaku mendapat banyak keluhan masyarakat perihal sumur resapan. PSI menyebut proyek ini bermasalah.
"Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Sumur Anies Baswedan ini ada yang merusak jalan, ada yang terbengkalai hingga yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Sumur Anies Rp 411 miliar resahkan warga," kata Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Adrian dalam keterangannya, Rabu (15/12/2021).
Melalui pansus ini, kata Justin, Pemprov DKI dapat membuka data pembangunan sumur resapan. PSI menyoroti Pemprov DKI yang disebut menyembunyikan banyak masalah dalam pembangunan sumur resapan.
"Kami terus meminta data pembangunan sumur resapan dibuka kepada publik karena tahun ini titiknya sangat banyak. Saat Pemprov tidak membuka data tersebut, kami jadi curiga ada yang ditutup-tutupi," ujarnya.
Justin meyakini pembentukan pansus dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan sumur resapan. Selain itu, dia ingin memastikan program ini memberikan manfaat bagi warga Jakarta.
"Langkah ini harus kami ambil karena Pemprov DKI kurang terbuka. Kami harap fraksi-fraksi lain juga dapat mendukung langkah ini, kami ingin pastikan warga Jakarta menerima manfaat dari Rp 411 miliar lebih ini," imbuhnya.
Simak Video 'Heboh Harga Sumur Resapan Rp 80 Juta Per Unit, Ini Kata Pemprov DKI':
