.webp)
PDIP DKI Jakarta menilai panitia khusus (pansus) sumur resapan tak perlu dibentuk. Pasalnya, PDIP memandang sejak awal sumur resapan merupakan program yang tidak beres.
"Sebetulnya sih, karena sumur resapan itu sudah jelas, jelas nggak beresnya, terus apalagi yang mau dipansuskan? Wong (programnya) nggak beres. Nggak beres kok mau dipansuskan," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dihubungi, Rabu (15/11/2021).
Gembong menyampaikan sumur resapan sudah jelas mendatangkan kerugian terhadap warga Jakarta. Jadi, dia memandang DPRD DKI tidak perlu menghabiskan tenaga untuk menelusuri perkara sumur resapan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ngapain sih energi kita dihabiskan untuk mengerjakan hal yang sebenarnya tidak beres, kan rakyat Jakarta semua udah tahu bahwa program sumur resapan itu hanya program menghabiskan uang rakyat Jakarta, proyek bancakan doang itu," sebutnya.
Gembong menganggap ide membangun sumur resapan demi mengatasi banjir tidak masuk akal. Ide itu, sebutnya, digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semasa Pilgub 2017. Meski demikian, Gembong menuding Anies saat itu hanya ingin mencari kesalahan gubernur pendahulunya dalam mengatasi banjir.
"Pak Anies dulu ketika kampanye menyalahkan gubernur sebelumnya bahwa penangan banjir selama ini salah karena air yang datang dari hulu langsung kita gelontorkan ke laut. Padahal, yang benar air itu dimasukkan dalam perut bumi, kan gitu. Lah pertanyaan lanjutannya gimana? Buat sumur resapan. Pertanyaan berikutnya apakah sumur resapan mampu mengatasi banjir? Jawabannya Tidak. Maka apalagi yang nggak jelas, kan udah jelas. Urutannya sudah jelas," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, usulan ini awalnya disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PSI, Justin Adrian. Dia menyebut pembentukan pansus imbas banyaknya keluhan masyarakat terkait proyek sumur resapan yang dinilai bermasalah.
"Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Sumur Anies Baswedan ini ada yang merusak jalan, ada yang terbengkalai hingga yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Sumur Anies Rp 411 miliar resahkan warga," kata Justin Adrian dalam keterangannya, Rabu (15/12).
Justin menuturkan, melalui pansus ini, Pemprov DKI dapat membuka data berkaitan dengan pembangunan sumur resapan. Pasalnya, PSI menyoroti Pemprov DKI menyembunyikan banyak masalah dalam pembangunan sumur resapan.
"Kami terus meminta data pembangunan sumur resapan dibuka kepada publik karena tahun ini titiknya sangat banyak. Saat Pemprov tidak membuka data tersebut, kami jadi curiga ada yang ditutup-tutupi," ujarnya.
Justin meyakini pembentukan pansus dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pembangunan sumur resapan. Selain itu, dia ingin memastikan program ini memberikan manfaat kepada warga Jakarta.
Simak Video: Heboh Harga Sumur Resapan Rp 80 Juta Per Unit, Ini Kata Pemrov DKI
