.webp)
Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengusulkan dibentuknya panitia khusus atau pansus sumur resapan. PAN tak tak tertarik untuk membentuk pansus sumur resapan.
"Kita belum dengar usulan itu. Tapi tidak tertarik untuk membentuk pansus," kata Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Oman Rohman Rakinda kepada wartawan, Rabu (15/12/2021).
PAN, kata Oman, lebih memilih menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terkait sumur resapan di DKI Jakarta yang banyak disoroti publik melalui Komisi D DPRD DKI Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Teman-teman Komisi D bisa menindak lanjutinya dengan memanggil dinas SDA," ujar Oman.
Meski tak tertarik pansus sumur resapan, menurut Oman pertanggungjawaban Pemprov DKI Jakarta atas sumur resapan dapat dilakukan dengan evaluasi teknis.
"Harus ada evaluasi teknis. Kenapa dalam pelaksanaan di beberapa titik malah seperti merusak jalan dan trotoar yang eksitingnya sudah baik," imbuhnya.
Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta sebelumnya mengusulkan agar DPRD membentuk pansus sumur resapan. PSI menyebut pembentukan pansus imbas banyaknya keluhan masyarakat terkait proyek sumur resapan yang dinilai bermasalah.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Saksikan Video 'Heboh Harga Sumur Resapan Rp 80 Juta Per Unit, Ini Kata Pemprov DKI':
"Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Sumur Anies Baswedan ini ada yang merusak jalan, ada yang terbengkalai hingga yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Sumur Anies Rp 411 miliar resahkan warga," kata Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Adrian dalam keterangannya, Rabu (15/12).
Justin menuturkan, melalui pansus ini, Pemprov DKI dapat membuka data berkaitan dengan pembangunan sumur resapan. Pasalnya, PSI menyoroti Pemprov DKI menyembunyikan banyak masalah dalam pembangunan sumur resapan.
"Kami terus meminta data pembangunan sumur resapan dibuka kepada publik karena tahun ini titiknya sangat banyak. Saat Pemprov tidak membuka data tersebut, kami jadi curiga ada yang ditutup-tutupi," ujarnya.
