Febri Diansyah Bicara soal Kasus Suap Rachel Vennya, Soroti soal Bukan 'PNS'

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Rabu, 15 Des 2021 13:10 WIB
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, melepas jabatannya sebagai jubir KPK. Febri mundur usai pimpinan KPK terbaru hendak mencari juru bicara KPK yang baru.
Febri Diansyah (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Kasus suap-menyuap Rachel Vennya dan staf DPR, Ovelina Pratiwi, tidak bisa dijerat UU Tipikor karena Ovelina bukan PNS. Mantan juru bicara (jubir) KPK Febri Diansyah ikut menyoroti istilah 'PNS' yang tak bisa dijerat dengan UU Tipikor.

Pandangan itu disampaikan Febri lewat akun Twitternya, @febridiansyah, Rabu (15/12/2021). Febri menjelaskan bahwa dalam UU Tipikor, bukan hanya PNS yang bisa diproses dengan UU ini.

"Untuk memahami secara tepat, kita perlu baca pasal-pasal tentang suap di UU Tipikor. Pemberi: Pasal 5 ayat (1), 13. Penerima: Pasal 5 (2), 11, 12a, atau 12b. Apakah hanya PNS yang bisa diproses dengan sangkaan menerima suap? TIDAK. Karena subjek hukumnya: Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara," tulisnya dalam cuitan.

Febri membedah definisi pegawai negeri dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia menegaskan bahwa Pegawai Negeri tidak sama dengan PNS. ASN dan PNS hanya beberapa di antara bentuk pegawai negeri.

Dia lantas membahas soal perbedaan Pegawai Negeri dengan Penyelenggara Negara. "Mari kita bahas satu persatu... pelan-pelan saja. Untuk membedakan, Pegawai Negeri saya singkat (Pn), sedangkan Penyelenggara Negara (PN). Pn meliputi Pasal 1 angka 2 huruf a: Pn sebagaimana dimaksud UU Kepegawaian. Ini dapat disamakan dengan ASN, yang terdiri dari PNS dan P3K," ungkapnya.

"Bentuk Pegawai Negeri (Pn) ke-2 yaitu: Pn sebagaimana dimaksud di KUHP. Wah apalagi ini? Sebelumnya, kita perlu paham, pasal-pasal suap di UU Tipikor awalnya berasal dari KUHP, tepatnya pasal tentang kejahatan jabatan. Sedangkan ruang lingkup Pn (ada juga yang gunakan istilah pejabat) ada di Pasal 92," sambungnya.



Febri mengatakan, sebelum beberapa UU dibuat terkait Pegawai Negeri, yang dijadikan rujukan adalah Pasal 92 KUHP. Dalam istilah Belanda adalah AMBTENAAR. Mahkamah Agung (MA) pada tahun 1953 pernah menerapkan Pasal 92 ini. Jauh sebelumnya, MA Belanda dalam putusannya tahun 1911 juga menegaskan arti Pegawai Negeri. Bahkan dulu pihak swasta yang menjalankan sebagian tugas pemerintah daerah juga disebut pegawai negeri.

"Secara sederhana di putusan Hoge Raad tersebut menekankan pada keadaan apakah seseorang tersebut diangkat untuk melaksanakan sebagian tugas negara, dan bukan dikaitkan dengan kepangkatan. Bahkan putusan HR tahun 1925 menegaskan seorang swasta yang menjalankan sebagian tugas pemerintah daerah jg Pn," lanjutnya.

Febri mengakui bahwa penjelasan soal pegawai negeri di KUHP memang rumit. Namun, dia menjelaskan bahwa siapa pun yang menerima gaji dari keuangan negara sekalipun kontrak tetap bisa masuk kategori pegawai negeri.

"Rumit ya memang Pegawai Negeri di KUHP. Next, mari kita lihat yang lebih klir bentuk ke-3 Pn: orang yang menerima gaji/upah dari keuangan negara/keuangan daerah. Jadi, jika seseorang menerima gaji, upah atau dengan nama sejenis dari keuangan negara, sekalipun kontrak tetap dapat masuk kategori ini," ujarnya.

Lantas bagaimana jika kontrak si pegawai sudah berakhir? Menurut Febri tidak masalah. Sebab, pelaku bisa masuk dalam salah satu bentuk pegawai negeri seperti diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Tipikor.

Febri juga membahas masalah jika uang sudah dikembalikan. Dia menegaskan bahwa suap bukan soal diterima atau tidaknya uang.

"Tapi gimana kalau uangnya sudah dikembalikan? Bukankah artinya suap nggak terjadi? Saran saya: jangan terlalu cepat menyimpulkan. Tapi karena ini bagian tersendiri, nanti kapan waktu kita bahas lagi. Sederhananya, suap bukan hanya soal diterima/tidaknya uang. Trims. Semoga bermanfaat," ujarnya.

Namun Febri mengingatkan bahwa penjelasannya bukan untuk mendahului kesimpulan penegak hukum. Semua semata-mata untuk edukasi publik.

Simak video 'Rachel Vennya Setor Rp 40 Juta Agar Bebas Karantina, Mahfud: Itu Pungli!':

[Gambas:Video 20detik]