detik's Advocate

Almarhum Ayah Bikin Surat Wasiat, Bagaimana Kekuatannya di Mata Hukum?

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 14 Des 2021 09:50 WIB
ilustrasi warisan
Ilustrasi Warisan (Dok. detikcom)
Jakarta -

Pembagian warisan kerap menjadi masalah bila para ahli waris paham. Salah satunya bila ternyata pewaris meninggalkan surat wasiat.

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke e-mail: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com

Yth. Detik's Advocate

Saya ada pertanyaan berkaitan dengan warisan orang tua.

Saya 3 bersaudara dengan 1 bapak lain ibu.
Dengan ibu pertama bapak mempunyai 2 orang anak. Dengan ibu kedua bapak mempunyai 1 anak ( saya).
Bapak kami memiliki 2 rumah.

1 rumah adalah harta gono gini dengan ibu pertama dan 1 rumah lagi adalah harta gono gini dengan ibu kedua ( ibu saya ).

1 rumah sudah dijual bapak. Dan hasil penjualan dibagikan kepada 2 saudara saya.
Pada saat bapak membagi hasil penjualan rumah tsb, saya tidak mendapat bagian. Karena rumah itu adalah harta gono gini bapak dan ibu pertama yang merupakan ibu dari 2 saudara saya.

Dengan ibu saya, bapak mempunyai 1 rumah. Sebelum meninggal, bapak membuat surat wasiat yang ditulis sendiri oleh bapak dan ditanda tangani oleh bapak, yang menjelaskan bahwa :

1. Jika bapak dan ibu saya meninggal, rumah harta gono gini bapak dan ibu saya akan menjadi hak saya.

2. Ke 2 saudara saya tidak mendapat bagian karena sudah mendapat bagian pada saat rumah harta gono gini bapak dan ibu pertama dijual.

Setelah bapak meninggal, menurut saya secara otomatis rumah peninggalan bapak menjadi hak saya seperti yang tertulis di surat wasiat bapak.

Tetapi ke 2 saudara saya yang sudah mendapat bagian dari penjualan rumah ke 1, meminta bagian warisan rumah ke 2. Karena mereka merasa mempunyai hak waris atas rumah itu, karena mereka merasa juga anak dari bapak saya walaupun mereka tahu rumah itu harta gono gini bapak dan ibu saya.
Pertanyaan saya,

1. Dengan berpegang pada surat wasiat bapak, apakah betul anggapan saya secara otomatis rumah peninggalan bapak jadi hak saya.

2. Dengan berpegang pada surat wasiat bapak, apakah ke 2 saudara saya berhak meminta bagian warisan rumah ke 2.

3. Apakah surat wasiat bapak mempunyai kekuatan hukum untuk melindungi hak saya atas rumah ke 2.

Atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya



Untuk menjawab masalah di atas, tim detik's Advocate meminta pendapat hukum advokat M Yudho Febriaddin, SH. Berikut ini jawaban lengkapnya:

Terima kasih atas pertanyaan yang telah Saudara sampaikan.

Sehubungan dengan pertanyaan dari Saudara mengenai surat wasiat yang dibuat oleh almarhum bapak anda sebelum meninggal, bahwa dari cerita saudara tersebut tidak menjelaskan apakah orang tua Saudara beragama Islam atau bukan? Dan Saudara juga tidak menjelaskan apakah ada harta warisan selain rumah milik orang tua Anda? Dikarenakan hal ini diperlukan untuk menentukan hukum kewarisan mana yang berlaku.

Dikarenakan keterbatasan informasi yang diberikan oleh Saudara, maka terkait permasalahan Saudara, terkait masalah pewarisan dan hukum Pewarisan sangatlah lekat dengan posisi hukum dari pada para pihak yaitu apabila para pihak beragama Islam maka tunduk pada peraturan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta dapat diselesaikan melalui Pengadilan agama dan apabila beragama selain Islam maka dalam hal ini tunduk pada ketentuan hukum Perdata dan hukum adat dan apabila ada persengketaan dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri, dikarenakan penanya tidak menjelaskan mengenai agama apa yang dianut, maka terkait permasalahan penanya, saya akan mengasumsikan penanya menggunakan aturan-aturan yang berlaku di Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan/atau Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa selanjutnya, masih menurut cerita saudara, bahwa harta yang ditinggalkan Pewaris yaitu berupa rumah yang merupakan harta bersama orang tua anda. Maka saya berasumsi bahwa dalam perkawinan orangtua Anda tidak ada perjanjian perkawinan, sehingga harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama. Oleh karena itu rumah yang disebut telah dibeli dalam perkawinan termasuk dalam harta bersama orangtua Anda. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ("UU Perkawinan"):
"Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

Melihat dari posisi surat wasiat yang dibuat dan ditandatangani Alm. Bapak anda merupakan harta bersama, maka saya menjelaskan mengenai posisi harta Pewaris tersebut, mengacu apabila harta yang dibagikan adalah harta bersama, adapun pengaturan mengenai harta bersama, yaitu:
Pasal 36 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), yang berbunyi:

"Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak";

Jawaban dalam Kompilasi Hukum Islam:

Dalam Kompilasi Hukum Islam hukum kewarisan dijelaskan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan Alm Bapak dari Penanya (Pewaris), dan KHI juga menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pewaris sendiri menurut KHI adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Namun demikian, selain memperoleh hak waris, ahli waris juga memiliki kewajiban menurut ketentuan Pasal 175 KHI yaitu:

"Untuk mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang. Menyelesaikan wasiat pewaris. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak."

Bahwa melihat ketentuan Pasal 188 KHI yang berbunyi "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan", dengan ketentuan sebagaimana berikut ini:

a. Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Maal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum (Pasal 191 KHI).

b. Bagi pewaris yang beristeri dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian dari gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak milik para ahli warisnya (Pasal 190 KHI).

c. Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian (Pasal 179 KHI).
d. Janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperempat bagian (Pasal 180 KHI).

Masalah waris-mewaris di kalangan umat Islam di Indonesia, secara jelas diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan.

Bahwa terkait pertanyaan saudara mengenai wasiat menurut Hukum Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan KHI Pasal 194 dan Pasal 195 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 194
(1) yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195
(1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.
(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
(3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris."
Sehingga menjawab pertanyaan dari bapak/ Ibu Penanya Wasiat yang telah dibuat oleh Pewaris apabila Saudara Penanya beragama islam kami asumsikan haruslah sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah saya jelaskan di atas.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'Jalan Terjal Anak di Luar Nikah Menggugat Hak ke Ayah Biologis':

[Gambas:Video 20detik]