Politikus NasDem Bela Mulan Jameela Bawa 'DPR Setara Presiden', Ini Kata Faldo

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Senin, 13 Des 2021 18:43 WIB
Faldo Maldini
Faldo Maldini (Foto: Dok. Istimewa)
Jakarta -

Anggota DPR termuda dari Fraksi NasDem, Hillary Brigitta Lasut, membela Mulan Jameela soal karantina mandiri usai perjalanan dari luar negeri dengan menyamakan DPR dan Presiden dari sudut pandang hukum. Stafsus Mensesneg, Faldo Maldini, mengatakan urusan karantina sebaiknya mengikuti arahan dari BNPB.

"Soal karantina ini, kita ikut arahan dan aturan dari Satgas COVID dan BNPB saja. Patokannya sudah jelas, siapa yang dapat diskresi untuk karantina mandiri, kita ikut dengan berbagai pertimbangan dan prosedurnya," kata Faldo kepada wartawan, Senin (13/12/2021).

Faldo meminta isu ini tidak dibawa ke mana-mana. Menurut dia, yang terpenting adalah semua pihak mengikuti aturan.

"Masalah anggota DPR setara dengan Presiden, saya kira di luar isu karantina ini. Tidak usah dibawa ke mana-mana, ke tata negara dan lain-lain. Ikut saja dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki wewenang," ujar Faldo.

"Kami kira tidak perlu kita berlarut-larut masalah siapa yang lebih tinggi ini atau setara ini, sudah jelas dalam UU dan peraturan kita hak dan kewajiban masing-masing. Kita tunggu saja tindak lanjut dari BNPB dan Satgas COVID, apa yang harus diperbaiki, untuk meningkatkan penanganan pandemi ke depan. Itu jauh lebih penting, fokus saja ke masalah," sambung Faldo.

Seperti diketahui, Mulan Jameela diterpa isu tidak karantina di Wisma Atlet usai perjalanan ke luar negeri. Anggota DPR, Hillary Brigitta Lasut membela Mulan.

"Dilihat dari sudut pandang hukum, DPR itu setara Presiden kalau dalam pembagian kekuasaan, tidak masuk akal dan tidak etis kalau Presiden karantina di Istana Bogor terus DPR RI karantina di Wisma Atlet," kata Hillary dalam keterangannya, Senin (13/12).

Jika anggota DPR RI, termasuk Mulan Jameela, harus dikarantina di Wisma Atlet, Hillary menyebut itu bisa dianggap mendiskreditkan kesetaraan lembaga. Hillary mengatakan DPR RI mengawasi kinerja Presiden.

"Presiden harus dikarantina di Wisma juga apabila DPR dikarantina di Wisma Atlet dan tidak dimungkinkan di lapangan karena sambil karantina DPR dan Presiden dan jajaran tertinggi Yudikatif tetap dibebani tugas untuk melaksanakan tugas negara secara virtual. Kalau Presiden dan DPR dan hakim agung dan hakim konstitusi, Kapolri dan Panglima dan Kajagung semuanya harus karantina di Wisma Atlet, selain menyulitkan tugas penyelenggaraan suatu negara, secara keamanan tidak dapat dijamin, khususnya untuk Presiden," kata dia.

Hillary mengatakan, kalau hanya eksekutif yang dapat perlakuan khusus dan lembaga setara yang mengawasi kinerja Presiden dalam praktiknya tidak mendapat perlakuan yang setara, wibawa kelembagaan pengawas kinerja Presiden seperti DPR berpotensi makin hari makin dianggap lebih remeh. Hillary menyebut jika wibawa kelembagaan tidak dijaga, bagaimana mereka bisa dihargai saat meminta pertanggungjawaban dari para mitra. Dia mengingatkan wakil rakyat diberikan kepercayaan untuk mengawasi kinerja Presiden dan kinerja yudikatif dan DPR pada hakikatnya kolektif kolegial.

"500-an lebih anggota itu baik pimpinan maupun anggota biasa, adalah individu yang membentuk lembaga DPR. Kalau ada yang bilang Presiden itu setaranya cuma sama pimpinan DPR, itu salah secara aturan. Dalam aturan, pimpinan DPR itu dibedakan dari anggota hanya dalam fungsi mengatur jalannya sidang. Sisanya setara demi hukum," ujar Hillary.

Simak Video: Polisi Sebut Ahmad Dhani-Mulan Jameela Tak Langgar Aturan Karantina

[Gambas:Video 20detik]