LaNyalla Bicara Pondasi Bangsa Saat Peletakan Batu Pembangunan Masjid

Dea Duta Aulia - detikNews
Senin, 13 Des 2021 13:29 WIB
Ketua DPD LaNyalla Mattalitti
Foto: DPD RI
Jakarta - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membicarakan pondasi bangsa saat memberikan sambutan secara virtual dalam peletakan batu pertama pembangunan Masjid Yami Pondok Pesantren Barokaatul Musthofaa Terpadu, di Cimaung, Kabupaten Bandung, Minggu (12/12/2021).

Ia menganalogikan acara peletakan batu pertama pembangunan masjid sama dengan sidang para pendiri bangsa di BPUPKI dan PPKI sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Dari analogi tersebut, ia menekankan, dalam peletakan batu pertama tidak boleh asal-asalan karena berkaitan dengan pondasi. "Karena itu peletakan batu pertama tidak bisa asal-asalan. Juga tidak boleh dilakukan sebelum gambar besarnya ada. Karena dari gambar besar itulah, kita bisa tentukan dimana dan sedalam apa pondasi dari bangunan ini diperlukan," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Senin (13/12/2021).

Menurutnya, peletakan batu pertama menentukan bentuk, luas, rencana desain dan gambar bangunan. Sehingga di dalam peletakan batu pertama, sudah tergambar, akan seperti apa bangunan tersebut dibangun.

"Hal seperti itu juga yang dilakukan para pendiri bangsa. Mereka dengan jiwa luhur, jati diri serta pola pikir sebagai negarawan, telah menentukan gambaran negara ini ke depan, melalui pondasi yang bisa kita baca di dalam Pancasila dan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," jelasnya.

Ia juga mengatakan, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka sistem politik Indonesia harus menganut Demokrasi Pancasila. Menurutnya, sistem demokrasi asli yang sesuai dengan DNA Indonesia, dilengkapi Konstitusi yang bernama Undang-Undang Dasar 1945.

"Ciri utama dari Demokrasi Pancasila adalah semua elemen bangsa ini, yang berbeda-beda, harus terwakili di dalam sebuah Lembaga Tertinggi di negara ini," tambahnya.

LaNyalla menambahkan, sebelum ada Amademen di tahun 1999 dan 2002 MPR adalah Lembaga Tertinggi Negara. Serta pada MPR terdapat anggota DPR yang merupakan representasi partai politik.

Tak hanya, LaNyalla menambahkan, di sana juga terdapat anggota Utusan Daerah sebagai representasi seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke. Serta ada pula Utusan Golongan yang merupakan wujud dari perwakilan golongan yang ada di masyarakat.

"Setelah semua elemen bangsa terwakili kemudian mereka bermusyawarah mufakat untuk menentukan arah perjalanan bangsa ini. Sekaligus memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk diberi mandat dalam menjalankan roda pemerintahan," tambahnya.

LaNyalla setelah Amandemen pada tahun 1999 dan 2002 Demokrasi Pancasila berubah menjadi Demokrasi Liberal. Nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah sudah tidak ada lagi dan lebih mengacu pada voting. Tak hanya itu, partai politik juga menjadi penentu tunggal arah perjalanan bangsa.

"Hanya mereka yang bisa mengusung calon pemimpin bangsa, dan memutuskan Undang-Undang," jelasnya.

LaNyalla berharap bangsa ini kembali kepada Demokrasi Pancasila yang merupakan nafas sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa ini.

"Kami di DPD RI akan terus berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan Jati Diri Sistem Demokrasi Pancasila," tutupnya.

(ega/ega)