.webp)
Komisi VIII DPR RI mencecar BNPB soal masa karantina 10 hari bagi WNI dari luar negeri yang disebut memakan biaya Rp 24 juta. Kepala BNPB Suharyanto memberikan penjelasan.
"Pertama, harus ada penjelasan secara saintifik kepada masyarakat terkait dengan perubahan kebijakan krantina yang berubah-berubah. Tadi disebutkan awalnya 7 hari, sekarang jadi 10 hari, pernah 3 hari, pernah 5 hari," kata Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily dalam rapat dengar pendapat dengan BNPB, di Kompleks Parlemen, Senin (13/12/2021).
Ace mendesak BNPB memberi penjelasan soal karantina 10 hari di hotel memakan biaya cukup mahal. Sebab menurut Ace karantina tersebut berdampak besar ke masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi yang menjadi masalah juga kadang-kadang, jangan sampai ada tuduhan masyarakat bahwa ini bisnisnya BNPB bekerja sama dengan pemilik hotel, jangan sampai begitu Pak, ini yang harus ditepis. Banyak yang WA ke saya, ini misalnya 10 hari Rp 24 juta, kan lumayan Pak Rp 24 juta, Rp 24 juta Pak 10 hari paket karantina di hotel," ujar Ace.
Berdasarkan informasi yang diterima Ace, hotel-hotel di Jakarta dan sekitarnya sudah penuh dipakai untuk karantina.
"Akhirnya ada beberapa kolega-kolega saya yang WA ke saya, terus terang saya buka, 'Pak Ace gimana ini hotel-hotel pada penuh, kalau ada hotel saya siap untuk dikarantina, tapi kalau enggak ada kan jadi repot, karantina mandiri gimana caranya'," katanya.
Menurut Ace tidak ada masalah soal karantina 10 hari jika memang ada penjelasan yang transparan dan terbuka, sehingga tidak menimbulkan masalah di masyarakat. Karena itu, Ace menilai semua pihak perlu tahu, termasuk soal umroh.
"Kami juga diprotes oleh asosiasi umroh, 'Ngapain sih Pak bikin karantina, karantinanya harus di hotel atau di asrama haji,' It's okay, sih, di asrama haji gitu ya. Tapi kalau di hotel kan, kalau biayanya Rp 24 juta 10 hari, itu sama dengan biaya umroh," imbuhnya.
Penjelasan BNPB di halaman selanjutnya.
Lihat juga Video: Tanggapan Satgas Soal Isu Keluarga Ahmad Dhani Tak Karantina
Kepala BNPB Suharyanto memberikan penjelasan soal masa karantina 10 hari tersebut. Keputusan karantina, kata Suharyanto, bukan berada di tangannya.
"Kenapa berubah-ubah? Nah sekarang diputuskan memang 10 hari ini. Ini bukan keputusan Kepala BNPB Pak walaupun kami Kasatgas," ujarnya.
Suharyanto mengatakan keputusan masa karantina berada di tangan menteri. Suharyanto berjanji akan menyampaikan masukan itu ke pejabat atas.
"Jari ini kami akan angkat ke pimpinan atas. Karena penentuan 10 hari ini berdasarkan keputusan dari para menteri, kami Kastagas hanya menjalankan saja," katanya.
"Tapi saran dari Komisi VIII kami akan kami bawa tingkat ke atas terkesan masyarakat akan lebih berat," imbuhnya.
