Bupati Kuansing Nonaktif Ajukan Praperadilan Lawan KPK

Yulida Medistiara - detikNews
Senin, 13 Des 2021 11:15 WIB
KPK resmi tahan Bupati Kuansing Andi Putra (Azhar-detikcom)
KPK resmi menahan Bupati Kuansing Andi Putra. (Azhar/detikcom)
Jakarta -

Bupati Kuansing Nonaktif Andi Putra (AP) mengajukan permohonan praperadilan melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Andi meminta PN Jaksel memerintahkan KPK menyatakan status tersangkanya tidak sah.

Sidang praperadilan itu akan digelar pada 20 Desember, pukul 10.00 WIB, dengan agenda pemanggilan terhadap termohon KPK. Sidang sebelumnya telah dibuka pada 29 November, tetapi ditunda.

"Agenda berikutnya panggilan kepada Termohon/KPK Senin tanggal 20 Desember 2021," kata pejabat humas PN Jaksel, Haruno, saat dihubungi, Senin (13/12/2021).

Dalam petitumnya, Andi meminta agar hakim tunggal praperadilan PN Jaksel mengabulkan gugatan praperadilannya serta meminta hakim PN Jaksel menyatakan laporan kasus korupsi Nomor LKTPK 32/Lid.02.00/22/10/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 tidak berdasarkan hukum sehingga menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya, pemohon Andi meminta hakim menyatakan Sprindik dalam kasus dugaan korupsi tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Selain itu, pemohon meminta agar penetapan tersangka, penahanan, penyitaan dinyatakan tidak sah dan meminta hakim meminta KPK membebaskan pemohon setelah putusan tersebut dibacakan.

"Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon," demikian dikutip dari petitum pemohon yang dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel.

Diketahui, Andi Putra diduga menerima suap terkait perizinan perkebunan dari General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso sebesar Rp 700 juta. Suap itu diduga diberikan untuk memperpanjang hak guna usaha (HGU) perusahaan milik Sudarso.

"Diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh SDR (Sudarso) kepada AP (Andi Putra) uang sebesar Rp 500 juta. Lalu, pada tanggal 18 Oktober 2021, SDR juga diduga kembali menyerahkan kesanggupan itu kepada AP menyerahkan uang sekitar Rp 200 juta," ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Selasa (19/10).

Akibat perbuatannya tersebut, Sudarso disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Andi Putra selaku tersangka penerima dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Selanjutnya, bukti-bukti tersebut akan dicocokkan keterkaitannya dengan perkara ini dan dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangka AP dkk," katanya.

(yld/dhn)