PAN Dukung Presidential Threshold 0%: UU Pemilu Harus Direvisi

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Minggu, 12 Des 2021 19:39 WIB
Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto bersama sejumlah anggota DPR dari Fraksi PAN seperti Viva Yoga Mauladi, Daeng Mohamad, dan H Bakri menggelar jumpa pers di gedung DPR, Jakarta, Senin (22/1/2018). Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meluruskan pernyataan ketua umum mereka, Zulkifli Hasan terkait pembahasan isu Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender atau LGBT di DPR yang jadi sorotan. PAN menyebut memang tidak ada pembahasan RUU LGBT di DPR.
Foto: Viva Yoga Mauladi (kemeja merah). (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

PAN mendukung persentase presidential threshold diturunkan menjadi 0 persen. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan sikap PAN setuju presidential threshold 0 persen sudah ditunjukkan sejak pembahasan revisi UU Pemilu pada 2017 lalu.

"PAN setuju presidential threshold atau preshold 0%. Bahkan, sejak pembahasan RUU Pemilu, sekarang UU Nomor 7 tahun 2017, di mana saya ikut sebagai anggota Pansus RUU Pemilu, sikap PAN sudah jelas preshold 0%," kata Viva Yoga, dalam keterangan tertulis, Minggu (12/12/2021).

Viva menyampaikan sejumlah alasan yang melandasi dukungan tersebut. Dia menilai syarat presidential threshold 0 persen akan mereduksi potensi konflik akibat hanya paslon.

"Menghilangkan bahaya potensi konflik akibat pasangan calon sedikit, hanya 2 paslon, yang memasukkan nilai primordial ke dalam turbulensi politik dan kayu bakar elektabilitas. Jika paslon lebih dari 3, potensi konflik relatif rendah," papar dia.

Menurutnya, presidential threshold 0 persen juga baik untuk regenerasi pemimpin di negeri ini. Viva Yoga meyakini, dengan presidential threshold 0 persen, calon-calon pemimpin baru negara ini akan bermunculan di Pilpres 2024.

"Akan memunculkan dan tumbuh tunas-tunas baru bagi kepemimpinan bangsa dan negara, karena sudah tidak ada lagi pembatasan dalam pengusulan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik," ujarnya.

"Akan menghilangkan kesan dan persepsi negatif kepada partai politik yang dianggap sebagai pembajak sistem demokrasi Pancasila dan menjadi akar kepemimpinan oligarkis sebagai virus dari kesehatan demokrasi," imbuh Viva Yoga.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, presidential threshold sebesar 20 persen jumlah kursi DPR, atau 25 persen suara sah pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Artinya, partai yang mendapatkan 20 persen kursi DPR (dari total keseluruhan 575 kursi DPR) atau memperoleh 25 persen (dari total keseluruhan suara sah di Pileg DPR 2019), dapat mencalonkan capres tanpa koalisi dengan partai lain.

Baca selengkapnya di halaman berikutnya.