.webp)
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) netral dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar pada akhir Desember 2021 mendatang. Pengamat politik AS Hikam menilai, permintaan Said Aqil itu lantaran khawatir ada keberpihakan Pemerintah ke calon kandidat lain.
"Sebetulnya Kiai Said itu minta instansi pemerintah, itu harus dipahami itu instansi pemerintah yang mana. Kemudian, instansi pemerintah itu ada kaitannya nggak dengan kandidat pesaingnya beliau? Kalau ditarik seperti itu akan jelas dan ketahuan, akan jelas alamatnya akan ke sana," ujar AS Hikam dalam diskusi Total Politik bertajuk 'Panas Muktamar NU Dalam Persimpangan Jalan Menuju 2024' di Cikini, Jakarta Pusat (Jakpus), Minggu (12/12/2021).
"Jadi kemungkinan, berhak untuk khawatir bahwa ada aparat-aparat pemerintah, lembaga pemerintah, atau kementerian yang bisa dimanfaatkan oleh salah satu kandidat," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, Ketua PBNU Marsudi Syuhud memiliki pandangan lain. Menurutnya, Said Aqil meminta agar pemerintah tak campur tangan lantaran agenda Muktamar NU akan ada pembahasan yang berisi kritik terhadap pemerintah.
"NU, muktamar, punya agendanya sendiri, bukan agendanya pemerintah. Karena muktamar bisa saja mengkritisi pemerintah. Mengkritisi itu artinya untuk membangun," kata Marsudi dalam kesempatan yang sama.
Lantas, ujarnya, ada kekhawatiran dari Said Aqil bahwa kritik terhadap Pemerintah dalam agenda Muktamar NU akan dibatasi apabila Pemerintah mengintervensi.
"Kalau dicampuri tangan, nah, nanti, 'ini jangan dibahas', kan, misalnya kayak gitu, kan. Dari dulu, misalnya, muktamar untuk mengkritisi pemerintah itu artinya untuk membangun," kata Waketum MUI itu.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Dia melanjutkan, pihaknya sudah biasa menyampaikan kritik terhadap Pemerintah saat agenda Muktamar NU digelar. Kritik itu, ujar dia, juga mencakup pada implementasi peraturan perundang-undangan.
"Dari dulu. Misalnya, muktamar untuk mengkritisi pemerintah itu artinya untuk membangun. Mana yang terbaik untuk bangsa ini, untuk rakyat ini. Tentang UU Pertanahan, begitu juga UU Perpajakan," kata dia.
Sebelumnya, Ketum PBNU Said Aqil Siroj berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintahannya bersikap netral dalam Muktamar NU itu.
"Harapan saya Pak Jokowi sebagai kepala negara ya dalam hal muktamar ini netral," kata Said Aqil dalam kunjungan silaturahmi PBNU dengan Transmedia, di Kantor Transmedia, Jakarta Selatan, Kamis (11/11/2021).
Dia menyebut jika pemerintah ikut campur, maka berpotensi akan merusak Muktamar NU.
"Kalau kata orang kan, pemerintahan, kementerian misalkan ikut campur dalam mobilisasi massa, itu akan rusak nanti. Mobilisasi suara, akan rusak nanti?" ungkap Said Aqil.
