.webp)
Kongres Pemuda Indonesia melaporkan Novel Baswedan dkk, Jumat (10/12) lalu, ke Komnas HAM. Mereka meminta keadilan yang sama juga diterapkan kepada guru honorer bernama Sugianti yang lolos CPNS namun belum ada kejelasan. Komnas HAM memberi tanggapan terkait persoalan ini.
"Kita hadir untuk meminta keadilan jangan dibeda-bedakan 44 eks pegawai KPK yang diterima menjadi ASN Polri dengan seorang guru honorer yang telah lolos menjadi pegawai negeri sipil dan telah menang di putusan MA terkait pengangkatan beliau sebagai PNS," kata Presiden Kongres Pemuda Indonesia, Pitra Romadoni Nasution di Komnas HAM, Jakarta.
"Akan tetapi sampai saat ini juga tidak kunjung juga diangkat sebagai ASN. Untuk itu kita hari ini menyatakan keberatan kenapa yang bersangkutan bisa menjadi ASN padahal Ibu Sugianti mengabdi sudah puluhan tahun menjadi guru," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pitra yang merupakan kuasa hukum Sugianti itu mengatakan pihaknya juga melaporkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI dan Kemenpan RB. Sebab nomor induk kepegawaian (NIK) ibu Sugianti tak kunjung dikeluarkan.
 Pitra Romadoni Nasution (tengah). (Kadek Melda Luxiana/detikcom) |
"Sudah diusulkan penetapan NIK dia oleh BKN daerah menetapkan CPNS atas nama Sugianti untuk dikeluarkan NIK nya oleh BKN RI, makanya BKN RI dan Kemenpan hari ini juga kita laporin nggak fair gitu," ujarnya.
Pitra menyampaikan putusan penetapan Ibu Sugianti menjadi ASN sudah inkrah di Mahkamah Agung (MA) dan dijalankan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Namun kata Pitra, BKN RI tidak menjalankan putusan tersebut.
Simak video 'Novel dkk Diadukan ke Komnas HAM Terkait Pengangkatan ASN Polri':
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Pitra meminta agar Novel Baswedan dkk dipanggil ke Komnas HAM untuk menjelaskan bagaimana cara menjadi ASN Polri meski tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia ingin keadilan yang sama juga diterapkan kepada Ibu Sugianti.
"Makanya kita minta keadilan jangan juga Komnas HAM hanya berpacu pada 44 eks pegawai, bagaimana seorang guru ini. Kenapa kita laporin 44 eks pegawai KPK ini, biar 44 orang ini dipanggil ke Komnas HAM RI kita pengin bertemu dengan mereka dan ditanya apa sih trik dan strateginya sehingga dia bisa diangkat sebagai aparatur sipil negara, padahal yang bersangkutan tidak lolos TWK," ucapnya.
Novel dkk Anggap Laporan Salah Alamat
Juru bicara eks pegawai KPK, Hotman Tambunan, menyebut pihaknya tak keberatan dan menganggap pelaporan Kongres Pemuda Indonesia salah alamat. Hotman beralasan bahwa Novel dkk pun juga merupakan korban pelanggaran HAM.
"Kami kan tak punya kuasa untuk menahannya, hanya saya pikir salah alamat saja, sebab kami juga korban pelanggaran HAM bukan pelaku pelanggaran HAM," kata Hotman kepada wartawan.
 Novel Baswedan resmi dilantik menjadi ASN Polri. (Rifkianto Nugroho/detikcom) |
Hotman lantas berbicara soal perjuangan untuk mendapatkan keadilan seharusnya bisa ditempuh sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Perjuangan warga negara untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan memang harus didukung dengan mekanisme yang benar sesuai dengan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan," ujar Hotman.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Respons Komnas HAM
Sebagai pihak yang menerima laporan Kongres Pemuda Indonesia, Komnas HAM memberikan respons. Komnas HAM mengatakan akan mendalami masalah yang dihadapi Sugianti.
"Terkait masalah Bu Sugianti kami dalami," kata komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat dihubungi, Sabtu (11/12).
 Choirul Anam ( Ari Saputra/detikcom) |
Anam menuturkan pihaknya sejak awal mengikuti perkembangan kasus TWK KPK dan telah menyerahkan rekomendasi kepada Presiden Jokowi. Anam mengatakan rekomendasi juga telah ditindaklanjuti Jokowi dengan mengangkat Novel dkk menjadi ASN Polri.
"Komnas HAM mengikuti apa yang telah dilakukan untuk kasus TWK dan telah menyerahkan rekomendasi tersebut ke Presiden. Dan saat ini rekomendasi tersebut telah ada tindak lanjut dengan Novel cs menjadi ASN Polri," ujarnya.
