.webp)
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Prof Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan meluncurkan buku berjudul 'Demokrasi di Era Post Truth'. Menurut pegiat media sosial sekaligus influencer Atta Halilintar, buku tersebut sangat bagus.
Atta Halilintar yang cukup aktif di media sosial mengatakan buku tersebut memberikan banyak pelajaran terkait bermedia sosial. Tak hanya itu, para pembaca buku ini juga bisa belajar banyak mengenai cara menyaring informasi dan tidak mudah percaya terhadap hoaks.
"Buku karya dari Prof Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan ini sangat luar biasa. Zaman sekarang sangat perlu kita belajar agar tidak jadi tangan-tangan hoaks," kata Atta dalam keterangan tertulis, Jumat (10/12/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atta Halilintar menjelaskan, selama aktif di dunia maya, ia kerap menemui banyak berita bohong yang bertebaran di media sosial. Banyaknya berita bohong ini tentu harus menjadi kewaspadan tersendiri bagi para pengguna media sosial. Menurutnya, para pengguna media sosial harus mampu untuk mencerna berbagai informasi yang didapatkan dari jagat media sosial.
"Tinggal gimana kitanya sebagai anak muda bisa memilih-milih, melihat berita yang bagus dan engga, serta mencernanya. Jangan langsung gampang nge-post, itu bisa berakibat fatal untuk bangsa kita juga," ujarnya.
Ia menambahkan, buku karya Budi Gunawan sangat bermanfaat bagi generasi muda di tengah era penyebaran informasi yang sangat cepat. Pasalnya, buku ini memiliki bahasa yang ringan, mudah dipahami, memiliki visual menarik, dan mengajak setiap pembacanya untuk tidak percaya terhadap berita bohong.
"Maka penting sekali buku ini dibaca untuk anak-anak muda, karena banyak sekali pelajaran di dalamnya seperti perkembangan media sosial dan ada algoritmanya. Yang anak muda inginkan seperti bahasa yang ringan, ada gambar, dan lainnya ada di sini," kata Atta.
Buku tersebut sebelum telah dicetak pertama pada bulan April 2021 dan cetakan kedua terbit pada bulan Mei 2021. Adapun buku tersebut membahas tentang disinformasi di era post-truth sebagai ancaman kesehatan demokrasi elektoral.
(prf/ega)
