Wakil Ketua DPD Beri Saran soal Izin Kelola Kawasan Hutan

ADVERTISEMENT

Wakil Ketua DPD Beri Saran soal Izin Kelola Kawasan Hutan

Nada Zeitalini Arani - detikNews
Jumat, 10 Des 2021 17:45 WIB
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin
Foto: DPD
Jakarta -

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyoroti izin kawasan hutan di Indonesia. Ia lantas mengingatkan dan meminta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) untuk tidak mudah memberikan izin pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan kepada pelaku bisnis.

"Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku bisnis dalam mengeksploitasi kawasan hutan adalah tindakan ceroboh yang tidak seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Jangan hanya karena pertimbangan meraup dollar kita seenaknya mengobral izin usaha pemanfaatan hutan yang akan berujung pada praktek deforestasi", tegas Sultan melalui keterangan tertulis, Jumat (10/12/2021).

Seperti diketahui, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengingatkan kepada para pelaku usaha di sektor kehutanan tidak risau soal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Meskipun telah terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang Undang No 11/2020 Cipta Kerja (UUCK). Menurut Siti, Presiden Jokowi Widodo sudah memastikan UU Ciptaker tetap berlaku walau ada putusan MK yang menyebut inkonstitusional.

Menanggapi hal ini, Sultan menjelaskan di era perubahan iklim, pola pengelolaan kawasan hutan dengan pendekatan industri dan mekanisasi dalam mengeksploitasi hasil hutan adalah bentuk kegagapan negara memahami prinsip hasil kesepakatan setiap rangkaian KTT iklim selama ini. Menurutnya, hal Ini membuktikan bahwa Indonesia belum siap untuk berdiri sejajar dengan negara-negara maju.

"Meskipun batasan batas minimal 30% hutan telah dihapus oleh UU Ciptaker, segala bentuk eksploitasi hutan harusnya tidak menjadi pilihan pendekatan pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah. Kami sangat memahami bahwa telah terjadi peningkatan kinerja produksi dan ekspor produk kehutanan selama pandemic, tapi keberadaan industri kehutanan rasanya sudah tidak relevan untuk saat ini," ungkap Sultan.

"Kita sudah merasakan dampak ekologisnya. Bahwa Deforestasi bertanggung jawab atas hampir semua peristiwa bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa banyak kawasan pemukiman penduduk di beberapa daerah selama ini. Dan setiap bentuk perizinan atas pemanfaatan kawasan hutan adalah awal dari tindakan deforestasi yang menjadi musuh global di era perubahan iklim," tambahnya.

Lebih lanjut, Sultan yang pernah menjadi Pembicara dalam COP26 Glasgow itu mengingatkan kembali tentang komitmen pemerintah Indonesia di setiap forum KTT Perubahan Iklim. Kehutanan dan pemanfaatan lahan adalah sektor yang paling signifikan dalam pengendalian perubahan iklim. Selain itu, Indonesia juga berjanji akan melanjutkan kebijakan moratorium perizinan pada hutan primer dan lahan gambut pada KTT Paris 2015 lalu.

(fhs/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT