ADVERTISEMENT

LaNyalla: Harus Ada Ruang bagi Raja-Sultan dalam Menentukan Arah Bangsa

Dea Duta Aulia - detikNews
Kamis, 09 Des 2021 23:28 WIB
Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti
Foto: DPD RI
Jakarta -

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti tegaskan Kerajaan dan Kesultanan Nusantara harus mendapat posisi strategis dalam ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Hal tersebut disampaikan oleh LaNyalla saat menerima penganugerahan Gelar Kekerabatan Datuk Sri Wira Utama Diraja dari Kesultanan Pelalawan di Istana Sayap, Pelalawan, Riau, Kamis (9/12/2021).

Menurutnya, sumbangsih Kerajaan dan Kesultanan Nusantara sangat besar apalagi ketika proses lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kerajaan dan Kesultanan Nusantara adalah salah satu pemegang saham utama negeri ini. Tapi kenapa saat ini arah perjalanan bangsa dan negara ini hanya ditentukan oleh Partai Politik sebagai satu-satunya instrumen. Kenapa para pendiri bangsa dan para pemilik saham lahirnya bangsa ini, yakni entitas civil society yang non-partisan, termasuk Kerajaan dan Kesultanan Nusantara tidak memiliki saluran atau ruang untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa?" kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Kamis (9/12/2021).

Menurut LaNyalla, Indonesia besar karena lahir dari sejarah peradaban yang unggul. Yaitu peradaban kerajaan dan kesultanan Nusantara. Dukungan nyata kepada lahirnya negara ini juga dibuktikan tidak hanya dengan secara moril namun juga materiil.

"Bentuk konkret terhadap lahirnya bangsa ini adalah dukungan moril dengan sikap Legowo yang luar biasa dari para Raja dan Sultan Nusantara yang mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah Negara yang merdeka pada 17 Agustus 1945," ujarnya.

Sebagai contoh, Sultan Syarif Harun yang bertahta pada tahun 1940 sampai dengan tahun 1946 di Kesultanan Pelalawan. Sultan tersebut telah menunjukkan kebesaran jiwanya dengan mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara dengan membangun Tugu Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 November 1946 di Kota Pelalawan.

"Karena itu saya terima kasih atas pemberian Gelar Kekerabatan dari Kesultanan Pelalawan dan saya bangga menjadi Kerabat Kesultanan Pelalawan," katanya.

Dukungan materiil yang dimaksud adalah berupa bantuan uang, emas, tanah kerajaan dan bangunan untuk dipergunakan bagi kepentingan pendirian negara ini di awal kemerdekaan. Hingga saat ini, sejumlah tanah serta aset Kerajaan dan Kesultanan Nusantara masih dipergunakan untuk kepentingan pemerintah.

Oleh karena itu, harus ada ruang bagi Raja dan Sultan Nusantara untuk menentukan wajah serta arah bangsa Indonesia.

"Karena itulah sekali lagi saya sampaikan, harus ada ruang bagi Raja dan Sultan Nusantara dan elemen sipil non partisan lainnya dalam menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa ini," ungkapnya.

Ia menekankan, segala sesuatu yang menghambat ruang tersebut harus dibenahi. Salah satunya yakni konstitusi saat ini yang merupakan Konstitusi Hasil Amandemen di tahun 1999 hingga 2002 silam yang hanya memberikan ruang kepada Partai Politik mengurus segala hal di negeri ini.

Sebelum dilakukan Amandemen, UUD 1945 Naskah Asli, Utusan Daerah dan Utusan Golongan mempunyai porsi yang sama dengan anggota DPR yang merupakan representasi Partai Politik. Tapi setelah Amandemen, Utusan Golongan dihapus, dan Utusan Daerah diubah menjadi DPD RI, tetapi dengan kewenangannya jauh berbeda dengan Utusan Daerah.

"DPD RI sebagai wakil daerah, dipilih melalui Pemilu seperti partai politik, hanya bisa mengusulkan Rancangan Undang-Undang dan membahas di fase Pertama di Badan Legislasi. Sedangkan pemutus untuk mengesahkan menjadi Undang-Undang adalah DPR bersama Pemerintah. DPD RI juga tidak bisa mengusulkan pasangan Capres dan Cawapres dari jalur non-partai politik. Padahal, masyarakat melalui sejumlah survei menghendaki ada calon pemimpin nasional dari unsur non-partai politik," tegasnya.

Menurutnya, hal itu diperburuk karena partai politik membuat aturan melalui Undang-Undang Pemilu tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden, atau Presidential Threshold sebesar 20 persen dari kursi DPR atau 25 persen perolehan suara partai dalam Pileg.

"Negara ini menjadi miskin calon pemimpin nasional. Selain itu juga banyak dampak buruk atau mudarat dari penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden ini," jelasnya.

LaNyalla mengungkapkan Indonesia telah meninggalkan Demokrasi Pancasila, kini sudah menjadi Demokrasi Liberal. Padahal pada hakikatnya, Demokrasi Pancasila yang mewakili semua elemen bangsa.

"Karena bangsa ini sangat majemuk seharusnya semua elemen terwakili di dalam Lembaga Tertinggi Negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, selain DPR sebagai representasi partai politik, terdapat Utusan Daerah dan Utusan Golongan," katanya.

Yang terjadi sekarang, semua diatur sendiri oleh kesepakatan-kesepakatan dan kongsi antar partai politik. Ia menilai, bangsa ini sudah lupa dengan semangat para founding fathers Indonesia yang telah merumuskan Sila ke-Empat dari Pancasila.

"Inilah wajah konstitusi dan produk undang-undang negara kita hari ini. Oleh karena itu, saya terus berkeliling Indonesia menyampaikan bahwa rencana Amandemen Konstitusi perubahan ke-5 harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi total atas Sistem Tata Negara Indonesia dan Sistem Perekonomian Nasional. Kita harus kembali ke fitrah sebagai bangsa yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kita harus menghargai semua pahlawan dan jasa para pendahulu, termasuk para Raja dan Sultan Nusantara yang telah berjasa melahirkan bangsa dan negara ini," pangkasnya.

(ega/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT