.webp)
Pemerintah daerah bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di daerahnya diminta agar memaksimalkan program Skill Development Centre (SDC). Program tersebut bertujuan untuk mengasah skill masyarakat untuk menjadi tenaga kerja profesional.
Pada Rapat Koordinasi Skill Development Centre (SDC) di kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (8/12), Dirjen Binalavotas Kemnaker Budi Hartawan menegaskan 20 SDC yang telah terbentuk di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia harus dimaksimalkan perannya dalam meningkatkan kualitas SDM daerah guna mengurangi pengangguran.
Adapun 20 SDC yang ada saat ini tersebar di Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Serang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Karanganyar, Kota Malang, Kota Bekasi, Kota Surakarta, Kota Samarinda, Kota Medan, Kota Ambon, Kota Ternate, Kota Sorong, Kota Makassar, Kota Kendari, dan Kota Padang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kepala daerah selaku Ketua SDC diharapkan mampu mengkolaborasikan SKPD dalam kegiatan peningkatan sumber daya manusia, sehingga program SDC menjadi program peningkatan SDM yang efektif dan efisien " kata Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (10/12/2021).
Ia menyebut belum banyak kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang tercantum dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja SDC. Beberapa SDC yang telah melakukan kegiatan, kata Budi, masih bertumpu pada pelaksanaaan program kerja institusi/unit pelaksana teknis Kemnaker.
"Perlu sinergi lagi dengan Kepala daerah agar mereka yang memimpin dan memutuskan pemetaan kebutuhan kompetensi di daerahnya, " jelas Budi.
Sebagai informasi, program SDC mulai dibentuk pada tahun 2018 melalui kesepakatan empat Kementerian PPN/Bappenas, Kemnaker, Kemenperin, Kemdikbud Ristekdikti serta KADIN, sebagai salah satu langkah inovasi dalam upaya peningkatan kompetensi SDM. Program ini dijalankan untuk mengurangi pengangguran, peningkatan produktivitas dan daya saing, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Di dalam SDC terlibat empat kelembagaan sebagai unsur utama pemangku kepentingan peningkatan kompetensi SDM, yaitu academic (lembaga diklat), business (usaha dan industri), government (pemerintah), dan community (asosiasi profesi).
"Empat unsur inilah yang berperan dan berfungsi sebagai penggerak, promotor, dan fasilitator peningkatan kerja sama, koordinasi, keterpaduan dan sinergitas kebijakan, program dan kegiatan peningkatan kompetensi, profesionalitas dan produktivitas tenaga kerja di daerah," urai Budi.
(prf/ega)
