Waka PN Yogyakarta Nilai Ganti Kelamin Transgender Bukan Hanya soal HAM

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 10 Des 2021 11:10 WIB
Ilustrasi transgender
Ilustrasi (Foto: dok. Getty Images)
Jakarta -

Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta M Djauhar Setyadi menilai kasus ganti kelamin harus dipandang tidak hanya dengan pendekatan hak asasi manusia (HAM) semata. Tetapi juga harus dilihat dari berbagai kacamata, termasuk sosial kultural hingga agama.

"Masalah transgender atau perubahan jenis kelamin tidak bisa semata-mata melihat HAM-nya dengan mengesampingkan atau menafikan aspek sosial kultural, termasuk agama yang sering kali tidak bisa nyambung," kata Djauhar dalam peluncuran penelitian Pusat Kajian Law, Gender and Society Fakultas Hukum (FH) UGM yang dikutip detikcom dari kanal YouTube 'Kanal Pengetahuan GH UGM', Jumat (10/12/2021).

"Dalam arti dari sudut pandang agama, pergantian jenis kelamin seperti ada fatwa MUI, kalau kita dihubungkan dengan hak untuk pergantian jenis kelamin, seakan-akan memang tidak bisa atas dasar keinginan sendiri atau didasarkan kebutuhan yang psikologinya semata. Tanpa aspek medisnya," sambung Djauhar.

Djauhar menyatakan pengadilan dilarang menolak mengadili perkara yang masuk ke pengadilan. Namun permasalahan pergantian jenis kelamin bagi transgender menjadi sebuah perdebatan yang belum berkesudahan di dunia pengadilan.

"Ini bagi hakim semacam perang batin dalam mengambil pertimbangan hukum. Hal-hal ini perlu ada kejelasan," ucap Djauhar menegaskan.

Kata Djauhar, saat ini permohonan identitas ganti kelamin ke pengadilan memang mudah. Bila menggunakan e-court, biayanya tidak sampai Rp 250 ribu. Meski demikian (atas pertimbangan agama, medis, psikologi, sosio kultural), permohonan untuk dikabulkan tidaklah mudah. Walaupun hakim juga tidak boleh untuk langsung menolaknya.

"Dari sisi Islam tidak sesederhana itu. Konsekuensi perubahan ganti kelamin bagi transgender akan cukup serius," ujar Djauhar.

Dalam penelitian itu, Pusat Kajian Law, Gender and Society Fakultas Hukum (FH) UGM menilai hakim perlu memperbanyak perspektif saat mengadili permohonan identitas transgender. Hakim selama ini cenderung memakai perspektif kedokteran/medis dan agama semata.

"Keterbatasan perspektif hakim tentang gender dan seksualitas mempengaruhi pertimbangan mereka yang mengacu pada pendekatan medis terhadap kondisi biologis pelamar sebagai faktor penentu identitas gender, dan ini menjadi dinamika hukum yang menantang yang harus dihadapi oleh kaum waria," demikian hasil penelitian itu.

Penelitian ini dilakukan oleh sejumlah dosen FH UGM, yaitu Sri Wiyanti Eddyono, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, Revino Fauzan Satria, dan Annisa Ayuningtyas.

"Dalam konteks Indonesia, pengakuan identitas gender masih bermasalah. Transgender telah mengalami berbagai diskriminasi termasuk kurangnya akses terhadap dokumen identitas," ujarnya.

Simak juga 'Kemendagri Mudahkan Transgender Dapatkan Dokumen Kependudukan':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/zap)