Lahan Digaris Polisi Karena Sengketa, Pekerja Tambang di Kalsel Demo

M Risanta - detikNews
Kamis, 09 Des 2021 22:28 WIB
Pekerja Tambang Demo di Tapin, Kalsel
Foto: Pekerja Tambang Demo di Tapin, Kalsel (Risanta-detik)
Rantau -

Ribuan pekerja pertambangan terdiri sopir truk angkutan dan tongkang menggelar aksi di Tapin, Kalimantan Selatan. Mereka meminta pemerintah membuka underpass KM 101 Antang Gunung Meratus.

Para peserta aksi memasang empat baliho besar yang berisikan surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Tak hanya itu para pekerja ini juga mengajukan protes dan meminta keadilan terkait penutupan kawasan underpass KM 101 Antang Gunung Meratus, yang ditutup akibat sengketa tanah antara PT Antang Gunung Meratus (AGM) dan PT Tapin Coal Terminal (TCT).

"Kami Mohon police line underpass KM 101 Antang Gunung Meratus DIBUKA KEMBALI, dikarenakan merugikan kami yang menggantungkan hidup disini, puluhan tongkang, ribuang truk, ribuan supir, ratusan mekanik, puluhan ribu orang yang bergantung dari aktivitas ini, terpampang di depan jembatan underpass. Tak hanya itu di baliho satunya terdapat tulisan 'Tolong jangan jadikan kami pengangguran. TOLONG KAMI!!! Beras, lauk, Minyak Goreng Di Rumah sudah habis'," bunyi tulisan di baliho itu.

"Hingga saat ini tidak ada kejelasan kapan jalan ini dibuka.Karenanya surat terbuka ini kami buat," ujar salah satu peserta aksi, Sanun Sunarwanto, kepada wartawan, Kamis (9/12/2021).

Pekerja Tambang Demo di Tapin, KalselFoto: Pekerja Tambang Demo di Tapin, Kalsel (Risanta-detik)

Sanun berharap ada solusi terkait penutupan jalan itu. Mereka juga tidak ingin dilibatkan dalam sengketa tersebut.

Diketahui, sejak 27 November 2021 kemarin, Jalan Hauling ditutup dan diberi garis polisi membuat para pekerja dan sopir menganggur. Karena itu, mereka menggelar aksi ini.

Perwakilan Asosiasi tongkang HM Sapi'i mengaku dengan adanya penutupan jalan itu dia merugi. Dia meminta pemerintah daerah bijak.

"Ini kami sangat dirugikan, anak buah kami (pekerja) tak bisa bekerja dan tentunya tak mendapatkan upah karena terhentinya aktivitas bongkar muat ini, kalau seperti ini terus bagaimana nasib kami, kalau menunggu hasil pengadilan terkait penyelesaian sengketa lahan Jalan Hauling tersebut lama kami tidak bisa bekerja. Kami ingin police line segera dibuka agar kami bisa bekerja dan mendapatkan uang keluarga-keluarga kami. Masalah hukum selesaikan di pengadilan," kata Sapi'i di kantor DPRD Tapin, Rantau.

Massa Bertemu Perwakilan DPRD Tapin

Para peserta aksi pun sempat melakukan diskusi dengan anggota DPRD Tapin. Namun dalam rapat itu pihak perusahaan yang bermasalah yakni PT Tapin Coal Terminal (TCT), tidak berhadir.

Peserta rapat menyayangkan ketidakhadiran PT TCT, padahal yang seharusnya dijadwalkan Selasa, (7/12) sudah diundur satu hari atas permintaan perusahaan itu. Senin (13/12) pekan depan nanti DPRD Tapin bakal kembali memanggil pihak PT TCT.

Pekerja Tambang Demo di Tapin, KalselFoto: Pekerja Tambang Demo di Tapin, Kalsel (Risanta-detik)

Ketua DPRD Tapin, H Yamani menyatakan bersedia turun tangan menyelesaikan permasalahan ini. Dia mengatakan saat ini sedang menunggu pengadilan terkait keputusan penutupan jalan itu.

"Kalau bisa penutupan dan police line bisa dibuka sambil menunggu keputusan peradilan," ujar Yamani.

Lebih lanjut, DPRD Tapin, kata Yamani, segera menyurati pemerintah pusat hingga DPR RI untuk membantu permasalahan itu. Yamani juga mengatakan saat ini dia sedang mengupayakan agar angkutan bisa menyeberang di jalan nasional, untuk sementara waktu.

"Mudah mudahan ada kesepakatan," pungkas Yamani.

(zap/aud)