Pemerintah Diminta Kurangi Pakai Utang Luar Negeri

Dea Duta Aulia - detikNews
Kamis, 09 Des 2021 22:08 WIB
Syarief Hasan
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan meningatkan pemerintah mengurangi penggunaan utang luar negeri dan melakukan pengelolaan utang dengan bijak. Hal tersebut didasari karena utang Indonesia kini semakin menumpuk dan telah melewati batas yang direkomendasikan International Monetary Fund (IMF).

Selain itu Syarief Hasan juga mengungkap, BPK RI telah beberapa kali mengingatkan potensi gagal bayar utang Indonesia. Dalam Hasil Review atas Kesinambungan Fiskal 2020, BPK RI menyebutkan terjadi tren penambahan utang Indonesia dan biaya bunga yang melampaui Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga berbahaya bagi kondisi fiskal nasional.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menyebut, utang Indonesia mencapai Rp6.626,4 Triliun atau mencapai 59,70% dari aset negara. Persentase ini, sebut Syarief, melebihi rekomendasi dari IMF sebesar 25-35%.

"Dari berbagai kajian akademis menunjukkan bahwa rasio debt service terhadap penerimaan sudah mencapai 46,77% dan rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan mencapai 19,06% melampaui rekomendasi IMF," kata Syarief Hasan dalam keterangannya, Kamis (9/12/2021).

Ia meminta agar pemerintah memperhatikan rekomendasi IMF dan BPK sebagai lembaga yang kompeten dalam urusan keuangan.

"Indikator kerentanan utang tahun 2020 Indonesia berasal dari hasil kajian BPK yang menyebut melampaui batas rekomendasi International Monetary Fund (IMF) dan International Debt Relief (IDR)," tambahnya.

Ia juga berharap agar pemerintah lebih bijak lagi dalam menggunakan utang luar negeri. Pasalnya selama ini, pembangunan infrastruktur juga diimbangi dengan peningkatan utang Indonesia ke luar negeri.

"Hal ini seharusnya dikurangi karena berbahaya terhadap keuangan nasional," ungkapnya.

Syarief Hasan mendorong agar pemerintah melihat pada sektor-sektor yang lebih prioritas. Dengan begitu, pemerintah bisa menumbuhkan dan penguatan ekonomi nasional Indonesia.

"Selama ini, pembangunan infrastruktur yang belum krusial terus masif dilakukan dan menyedot banyak anggaran negara. Padahal, Pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan penumbuhan dan penguatan ekonomi nasional sehingga mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri," pangkasnya.

(prf/ega)