Kanwil Kemenkumham Aceh menyatakan tidak dapat mengesahkan kepengurusan Partai Nanggroe Aceh (PNA) versi Kongres Luar Biasa (KLB) Bireuen. Kubu KLB PNA menilai ada kejanggalan putusan Kemenkumham menolak kepengurusan.
"Kami duduk dulu kami lihat dulu berkasnya, apa yang mereka jawab yang pasti tidak sesuai dengan yang kami usulkan. Itu kan yang dijawab hasil verifikasi, tetapi terdapat kejanggalan-kejanggalan," kata Ketua Umum KLB PNA Samsul Bahri alias Tiyong kepada wartawan, Kamis (9/12/2021).
Tiyong mengatakan Kemenkumham baru mengeluarkan putusan tersebut setelah dua tahun diajukan. Dia menyebut sebetulnya ada batas waktu verifikasi administrasi untuk menentukan memenuhi syarat atau tidak.
Selain itu, Tiyong mengatakan pihaknya tidak pernah diminta untuk melengkapi persyaratan-persyaratan. Tiyong juga menjelaskan persoalan ketidakhadiran bendera PNA Lukman Age yang dipermasalahkan Kemenkumham.
"Lukman Age sebelumnya sudah mengundurkan diri dari PNA, karena masuk BPKS. Kalau masih bendahara PNA berarti Lukman Age tidak bisa di BPKS," ujar Tiyong.
Tiyong menuding Kemenkumham Aceh tidak melakukan verifikasi saat mengeluarkan putusan tersebut. "Kanwil Kemenkumham Aceh tidak memverifikasi atau merekayasa jawabannya, berdasarkan surat yang dikirim ke saya," ujar anggota DPR Aceh tersebut.
"Kalau mereka benar memverifikasi, mereka tahu mana yang pengurus dan mana yang bukan lagi pengurus," lanjutnya.
Tiyong mengaku belum mengambil sikap terkait keputusan Kemenkumham tersebut. PNA versi KLB bakal mempelajari dulu putusan tersebut.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
