Dugaan Pasien COVID Ditagih RS Biaya Perawatan, Ombudsman Akan Periksa Kemenkes

Wildan Noviansah - detikNews
Kamis, 09 Des 2021 17:48 WIB
Teguh Nugroho
Kepala Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melaporkan dugaan pembebanan biaya perawatan dan pengobatan COVID-19. Ombudsman pun akan memeriksa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan sejumlah rumah sakit (RS) untuk mengklarifikasi laporan tersebut.

"Dugaan ini akan kami buktikan dengan pemeriksaan pihak terkait seperti RS, Dinkes terkait, Kemenkes agar tidak terjadi dispute antara pasien dengan RS," kata Kepala Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho, di kantor Ombudsman Jakarta Raya, Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Sejumlah rumah sakit yang akan diperiksa terkait laporan tersebut adalah RS Husada Jakarta, RS Bina Sehat Mandiri Jakarta, RS National Hospital Surabaya, dan RS Premier Surabaya.

Ada 5 Laporan

Teguh mengatakan setidaknya ada 5 laporan yang masuk ke Ombudsman Jakarta Raya dan Ombudsman RI. Laporan tersebut terkait adanya pasien COVID-19 yang dibebani biaya perawatan RS selama terpapar. Padahal, sesuai aturan, biaya perawatan pasien COVID-19 ditanggung oleh pemerintah.

"Hari ini kami menerima 2 laporan Ombudsman Jakarta, 3 laporan Ombudsman pusat terkait dugaan maladministrasi pelayanan kesehatan oleh pihak RS dan Kemenkes sehingga para pasien harus menanggung biaya yang seharusnya ditanggung negara berdasarkan regulasi," kata Teguh.

Sebelum dilakukan pemeriksaan, Teguh mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan verifikasi formil dan materiil laporan yang diberikan LBH. Hal ini untuk menentukan apakah kasus ini merupakan ranah Ombudsman.

"Kita akan periksa verifikasi formil dan materiel apakah ini ranah Ombudsman atau tidak. Tapi kalau dari penjelasan, kemungkinan ini akan menjadi tugas Ombudsman," ujarnya.

Rencananya, pemeriksaan akan dilaksanakan sepuluh hari ke depan. Pihaknya juga akan bekerja sama dengan Ombudsman pusat untuk memeriksa Kemenkes.

"Kalau yang wilayah Jakarta Raya kita akan proses, kemungkinan dalam waktu 1 minggu atau 10 hari ke depan. Saat verifikasi dan bukti sudah rampung kami segera panggil pihak terlapor," kata Teguh.

"Karena ini kasusnya nasional, kita akan bekerja sama dengan Ombudsman pusat ketika melakukan pemeriksaan kepada pihak Kemenkes," imbuhnya.

Teguh menambahkan, setelah melakukan pemeriksaan kepada lembaga terkait, pihaknya akan membuat laporan akhir. Selain itu, akan diberikan rekomendasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Dari hasil pemeriksaan, kami akan buatkan laporan hasil akhir pemeriksaan. Di situ kami akan sampaikan saran dan tindakan kepada pihak terkait. Misalkan kepada rumah sakit, kepada pihak Dinkes, dan Kemenkes untuk melakukan koordinasi terkait dengan pembayaran yang telah ditagihkan kepada para korban," papar Teguh.

Lihat juga video 'Jenazah Pasien Corona Telantar di Pemakaman, Satgas Jambi Salahkan RS':

[Gambas:Video 20detik]



Simak cerita pelapor terkait tagihan biaya perawatan saat menjadi pasien COVID-19 di halaman selanjutnya.