Kejaksaan Bisa Menyadap, Ini Bedanya dengan KPK

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 09 Des 2021 12:08 WIB
Spyware
dok ITPro

Intelijen Negara

Dalam UU Intelijen Negara penyadapan tidak boleh sembarangan. Intelijen negara ada di BIN, Polri, TNI, dan kejaksaan.

"Penyadapan terhadap sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri," demikian bunyi Pasal 32 ayat 3 UU Nomor 17/2011 tentang Intelijen Negara.

Sementara penyadapan di KPK-BNN untuk keperluan penyidikan, penyadapan oleh intelijen negara hanya berfungsi untuk penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.UU Intelijen Negara

Sementara penyadapan di KPK-BNN untuk keperluan penyidikan, penyadapan oleh intelijen negara hanya berfungsi untuk penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

Apa saja yang boleh disadap oleh intelijen? Ada dua kriteria yang boleh disadap, yaitu:

1. kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau.
2. kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

Penyadapan itu dilakukan dengan syarat untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen, atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara; dan jangka waktu penyadapan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.


(asp/dhn)