KPK angkat bicara terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kiriman satu truk jeruk dari warga Karo, Sumatera Utara. KPK mengimbau masyarakat agar tak memberi dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara, termasuk Jokowi.
"Pertama, sebagai dukungan dalam upaya pemberantasan korupsi, kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri/penyelenggara negara untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding kepada wartawan, Rabu (8/12/2021).
"Karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pegawai negeri/penyelenggara negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.
Ipi mengatakan gratifikasi berupa makanan atau minuman dapat ditolak atau disalurkan menjadi bantuan sosial. Menurutnya, sebagai bentuk transparansi laporan penolakan atau penyaluran bantuan sosial dapat disampaikan kepada KPK.
"Kedua, kami sampaikan juga bahwa berdasarkan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, dalam hal objek gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, maka objek gratifikasi tersebut dapat ditolak untuk dikembalikan kepada pemberi atau jika tidak dapat ditolak maka dapat disalurkan sebagai bantuan sosial," ujarnya.
Simak Video: Jokowi Terima Satu Truk Jeruk Warga Karo: Nanti Saya Bagi ke Menteri PUPR
