.webp)
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak kader Partai Bulan Bintang (PBB) aktif mengoreksi arah perjalanan bangsa. Koreksi yang dimaksud terkait sistem tata negara dan ekonomi negara, salah satunya melalui amandemen ke-5 konstitusi yang saat ini sedang bergulir.
"Koreksi arah perjalanan bangsa harus dilakukan untuk Indonesia yang lebih berdaulat dan berdikari, serta mampu mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Rabu (8/12/2021).
Menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis 'Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Partai Bulan Bintang seluruh Indonesia', LaNyalla juga membahas terkait 4 kali amandemen konstitusi yang membuat sistem demokrasi dan ekonomi Pancasila hilang dan semakin jauh dari cita-cita luhur para pendiri bangsa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan saya selalu menekankan pentingnya membahas persoalan-persoalan di sektor hulu, bukan di hilir. Karena muara dari kelemahan sebagai bangsa ada di sektor hulu, yaitu persoalan fundamental bangsa ini yang menyebabkan Indonesia tak kunjung mampu mewujudkan tujuan hakiki dari lahirnya bangsa ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," paparnya.
LaNyalla juga menyampaikan pikiran-pikirannya tersebut untuk menggugah kesadaran publik, memantik pemikiran seluruh elemen bangsa, sehingga terbangun dalam suasana kebatinan yang sama, yaitu untuk memikirkan bagaimana Indonesia ke depan lebih baik.
"Dengan begitu Indonesia akan menjadi negara seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini, bukan negara dengan mazhab kapitalisme liberal," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, senator asal Jawa Timur itu juga membahas Presidential Threshold yang disebutnya membelah persatuan anak bangsa. Menurutnya hal itu memantik pembelahan anak bangsa menjadi dua kubu.
"Semuanya sama sekali tidak mencerminkan kehidupan di negara demokrasi. Tetapi lebih kepada tradisi bar-bar. Sebuah kemunduran bagi indeks demokrasi di Indonesia," jelasnya.
Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra yang turut hadir dalam tersebut via Zoom, juga ingin Presidential Threshold dihapuskan. Dengan banyaknya calon presiden akan semakin banyak pilihan. Jika aturan PT 20 persen masih digunakann, calon yang maju hanya akan itu-itu saja.
"Jadi banyak calon tidak masalah. Justru bagus. Anak bangsa yang berkompeten bisa ditampilkan. Kami akan terus perjuangkan penghapusan Presidential Threshold," tuturnya.
Lihat juga video 'Makin Gencar, Buruh Kini Bersurat ke PBB-Serikat Buruh Dunia':
