.webp)
Pemerintah memutuskan membatalkan penerapan PPKM level 3 di semua wilayah Indonesia saat periode Natal dan tahun baru. Meski dibatalkan, pemerintah dinilai tetap harus melakukan pembatasan.
Hal tersebut disampaikan oleh epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman. Dia menyebut tidak setuju dengan PPKM level 3 di semua wilayah tapi tetap harus ada pembatasan.
"Memang saya tidak setuju dengan PPKM level 3 diterapkan semuanya, bukan berarti tidak boleh ada pembatasan, tetapi leveling-nya sesuai aja dengan indikator pandemi di wilayahnya," kata Dicky saat dihubungi, Selasa (7/12/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Supaya apa? Kita konsisten dengan indikator itu, juga ini menjadi insentif untuk daerah itu, oh sudah mencapai level itu, dia boleh menikmati sekian persen kebebasan dengan kontrol ketat," lanjutnya.
Dicky menyebut pemerintah harus tetap melakukan pengetatan, terlebih saat momentum Natal dan tahun baru. Dia memberi contoh larangan berkerumun apa pun level PPKM-nya.
"Kalau bicara event, momentum Nataru tentu harus ada penguatan lebih, bukan berarti leveling PPKM ditingkatkan, tetapi pengetatannya yang ditambah, atau ada larangan nggak boleh berkerumun apapun leveling-nya sehingga jelas gitu," ucapnya.
Dicky beralasan event-event selain Natal akan ada di Indonesia. Karena itu, menurutnya, masyarakat harus dibiasakan mengikuti level PPKM dengan pengetatan tertentu.
"Karena yang begini kan harus jadi bentuk yang solid, kebijakan atau strategi, karena nanti ketika ada, event-event ini banyak, ada Idul Fitri, ada macam-macam. Nah jadi tahu masyarakat, oh saya pada level ini bisa ini tapi ada larangan. Sehingga juga di sisi lain masyarakat dan daerah setempat tak terdemotivasi kalau semua disamakan. Jadi dalam strategi harus seperti itu, harus jaga balance-nya dan harus menjaga optimisme, motivasi, ini insentif ini," ujarnya.
Lebih lanjut, Dicky juga mengingatkan pemerintah jangan sampai melontarkan pernyataan yang meremehkan kondisi pandemi COVID-19. Menurutnya, hal tersebut berbahaya lantaran masyarakat bisa menjadi abai.
"Walau kita apresiasi ada perubahan nggak masalah, tapi harus dikoreksi, dikompensasi strategi komunikasi, dan literasi yang kuat, ini bukan berarti pengabaian, apa lagi ada embel-embel kita sudah aman, bahaya ini, bahaya, karena kita 3T nggak memadai, surveillance genomic melemah, jangan sampai nanti pesannya nggak sampai, jadi abai," tuturnya.
(maa/dwia)
