DPR Sahkan RUU Kejaksaan, Usia 23 Tahun Bisa Jadi Jaksa

Eva Safitri - detikNews
Selasa, 07 Des 2021 12:52 WIB
Rapat paripurna DPR penetapan prolegnas 2022 (Eva Safitri/detikcom).
Foto: Rapat paripurna DPR Selasa (7/12/2021). (Eva Safitri/detikcom).
Jakarta -

DPR mengesahkan perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan (RUU Kejaksaan). Pengesahan itu diambil berdasarkan keputusan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR.

Rapat paripurna itu digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan didampingi pimpinan lain yakni Rachmat Gobel dan Lodewijk Paulus.

Dalam rapat paripurna ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir membacakan laporan Komisi III terhadap pembahasan RUU Kejaksaan. Adies menjelaskan sejumlah substansi perubahan dalam UU Kejaksaan baru. Salah satunya mengenai usia pengangkatan jaksa dan pemberhentian jaksa dengan hormat.

"Panja menyepakati bahwa syarat usia menjadi jaksa paling rendah 23 tahun. Dan paling tinggi 30 tahun," kata Adies.

Kemudian, pemberhentian jaksa secara hormat diubah dari sebelumnya maksimal berumur 62 tahun, dikurangi menjadi 60 tahun.

Perubahan UU Kejaksaan baru ini juga mengatur penguasaan SDM kejaksaan agar lebih profesionalisme dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam wujud pembentukan pendidikan khusus kejaksaan yang berfungsi sebagai sarana pengembangan pendidikan, profesi, keahlian, dan kedinasan. Lebih lanjut, UU Kejaksaan baru ini mengatur penugasan jaksa kepada instansi selain kejaksaan. Fungsinya untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman baru.

"Untuk mempermudah penugasan tersebut, revisi UU Kejaksaan mengakomodasi ketentuan tersebut," kata Adies.

Selain itu, perlindungan jaksa dan keluarga juga diatur dalam perubahan undang-undang yang baru. Sebab, jaksa dan keluarga rentan mengalami ancaman.

"Jaksa dan keluarga dianggap sebagai objek yang rentan mengalami ancaman dalam pelaksanaan tugas jaksa. Oleh karena itu, dibutuhkan penyesuaian standar perlindungan jaksa dan keluarga sesuai dengan standar perlindungan profesi jaksa yang diatur dalam internasional association prosecuto, mengingat Indonesia telah bergabung IAP pada 2006," kata Adies.

Subtansi lain yang juga diatur yakni ketentuan pemberhentian jaksa agung. Pemberhentian jaksa agung dari jabatannya menyesuaikan berakhirnya masa jabatan presiden dalam satu periode bersama dengan masa jabatan anggota kabinet.

"Hal ini untuk menegaskan bahwa presiden memiliki diskresi siapa saja yang memperkuat kabinet, salah satunya jaksa," jelas Adies.

Menkumham Yasonna Laoly menambahkan salah satu aspek penguatan yang diperlukan oleh kejaksaan RI adalah keadilan restoratif. Sebab, menurutnya saat ini terjadi pergeseran makna keadilan.

"Saat ini telah terjadi pergeseran makna keadilan, dari keadilan retributif pembalasan menjadi keadilan restoratif yg menekankan pada pemulihan kembali kepada keadaan semula," ujarnya.

"Paradigma ini telah muncul dalam beberapa ketentuan peraturan perundang2an, seperti UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, dalam UU tersebut kejaksaan diberikan peran untuk mengedepankan dan menggunakan keadilan restoratif dalam penegakan hukum. Demikian juga dalam penanganan kasus-kasus yang relatif ringan dan beraspek kemanusiaan," lanjut Yasonna.

Oleh karena itu dia berharap adanya RUU Kejaksaan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yang didukung oleh kepastian hukum yang didasari oleh keadilan.

Selanjutnya, pimpinan rapat kemudian mengambil keputusan atas RUU Kejaksaan tersebut.

"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Dasco yang disambut persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir.

Simak juga 'Forum Ulama-Habaib Ngadu ke Komisi III DPR soal Rizieq-Munarman':

[Gambas:Video 20detik]



(eva/gbr)