KPK Panggil Istri Alex Noerdin Terkait Kasus Suap Bupati Musi Banyuasin

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 07 Des 2021 12:26 WIB
Gedung baru KPK
Ilustrasi KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

KPK memanggil Eliza Alex Noerdin terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tahun anggaran 2021. Eliza diketahui merupakan istri mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, dan akan diperiksa dalam kasus anaknya, Dodi Reza Alex Noerdin (DRA), selaku bupati.

"Eliza Alex Noerdin saksi perkara TPK pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021 untuk tersangka DRA (Bupati Muba)," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri, Selasa (7/12/2021).

Selain itu, KPK memanggil ajudan Dodi Alex, Mursyid. Hingga kini belum diketahui materi apa yang akan digali penyidik terhadap kedua orang tersebut sebagai saksi.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin menjadi tersangka suap berkaitan dengan suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur. Dodi langsung ditahan di Rutan KPK Kaveling C1.

"Setelah dilakukan pengumpulan berbagai bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksud, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan empat tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10).

Berikut daftar tersangka dari OTT KPK di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan:

Sebagai penerima suap:

1. Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022
2. Herman Mayori (HM) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin
3. Eddi Umari (EU) Kepala Bidang SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin

Pemberi suap:

4. Suhandy (SUH), swasta, Direktur PT Selaras Simpati Nusantara

Tersangka pemberi suap Suhandy akan disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan para penerima suap Dodi dkk disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(azh/isa)