Pimpinan KPK Tegaskan Tak Ada Pemberitahuan Sebelum OTT, tapi...

Jakarta -

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menegaskan tidak ada pemberitahuan sebelum melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada pihak mana pun. Namun, kata Nawawi, KPK selalu memberi peringatan melalui seminar pencegahan korupsi kepada semua pihak.

"Kalau ada cerita-cerita kemarin misalnya ada teman bupati barangkali bilang, 'Pak sebelum OTT, beri tahu dulu itu'. Nggak ada yang seperti itu, Pak Bupati," kata Nawawi dalam Seminar Nasional Sertifikasi dan Penyelamatan Aset BUMN dan Daerah di YouTube KPK, Selasa (7/12/2021).

Nawawi mencontohkan kedatangan Direktur Koordinasi Supervisi V Budi Waluya ke sebuah institusi. Menurutnya, hal itu merupakan salah satu bentuk peringatan dan pencegahan agar tidak terjadi korupsi di institusi tersebut. Dia pun menegaskan bisikan tak akan diberikan kepada terduga koruptor sebelum OTT dilakukan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kedatangan Pak Budi Waluya dan kawan-kawan ke tempat ini, ini sudah bagian daripada untuk memperingatkan, itu bagian daripada pencegahan. Kedatangan beliau-beliau itu adalah untuk memberi peringatan. Jadi nggak ada harus dibisikin dulu," ujarnya.

Selanjutnya, Nawawi juga sempat menceritakan saat dirinya kerap berkunjung ke salah satu kementerian untuk memonitor sebuah program. Dia menyebut kementerian itu sempat takut mau di-OTT. Padahal kunjungannya itu bisa dijadikan suatu peringatan agar para pejabat bekerja sesuai koridor hukum.

"Kemarin sebelumnya ada pernah ada di satu kementerian, kebetulan kami ditugaskan sebagai wakil ketua di bidang penindakan, kami mendatangi kementerian itu, bukan saya bilang mau ada OTT, nggak, saya datang, saya minta untuk dipaparkan, bagaimana perjalanan program-program misalnya dana bantuan sosial yang telah dilaksanakan oleh kementerian ini," ujarnya.

"Dua-tiga kali saya datang ke Kementerian itu, sebenarnya itu sudah satu warning ada sesuatu yang kita lihat di situ," tambahnya.

Lebih lanjut, menurut Nawawi, peringatan seperti itulah mungkin yang dimaksud Bupati Banyumas Achmad Husein diperlukan para kepala daerah.

"Itu barangkali yang dimaknakan oleh Pak Bupati yang kemarin itu harus seharusnya diingatin, perjalanan kami ke tempat itu sudah kami ingatkan seperti itu," katanya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Sebelumnya, video Bupati Banyumas tentang 'dipanggil KPK dulu sebelum OTT' viral. Video itu menuai kontroversi. Berikut pernyataan Achmad dalam video yang viral itu:

Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT.

Maka kami mohon kepada KPK, sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil terlebih dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas gitu. Tapi kalau kemudian tidak mau berubah, baru ditangkap, Pak.

Achmad tampak menyampaikan hal itu dengan membaca teks dalam sebuah kegiatan di dalam ruangan. Belakangan diketahui kegiatan itu berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, di mana memang Ketua KPK Firli Bahuri hadir dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi pada Kamis, 11 November 2021.

Kritik lantas berdatangan bagi Achmad. Hingga akhirnya Bupati Banyumas itu memberikan klarifikasi melalui akun Instagram resminya.

Salah satu poin klarifikasinya sebagai berikut:

Dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepada daerah padahal bisa jadi kepala daerah tersebut punya potensi dan kemampuan untuk memajukan daerahnya. Belum tentu dengan di-OTT daerah tersebut keadaan akan menjadi lebih baik. Serta yang di-OTT bisa jadi baru pertama kali berbuat dan bisa jadi tidak tahu karena sering di masa lalu kebijakan tersebut aman-aman saja sehingga diteruskan.

Kalau dilihat kabupaten yang pernah di-OTT kemajuannya hampir pasti lambat karena semua ketakutan berinovasi, suasana pasti mencekam-ketakutan walaupun tidak lagi ada korupsi.

Namun belakangan diketahui klarifikasi itu sudah tidak ada di Instagram Bupati Banyumas.

Halaman 1 2

Selanjutnya