PKB Nilai KPK Langgar Aturan-Kode Etik Jika 'Panggil Dulu Sebelum OTT'

Matius Alfons - detikNews
Selasa, 16 Nov 2021 05:31 WIB
Wakil Ketua MPR
Jazilul Fawaid (MPR)
Jakarta -

Bupati Banyumas Achmad Husein memberikan pernyataan agar KPK memanggil terlebih dulu sebelum melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menilai KPK bisa melanggar aturan dan kode etik jika melakukan seperti yang dinyatakan Bupati Banyumas tersebut.

"Mungkin yang dimaksud Bupati Banyumas, agar KPK mengedepankan pencegahan. Tapi kalau memanggil dulu kepala daerah sebelum OTT itu dapat melanggar aturan dan kode etik KPK itu sendiri," kata Jazilul saat dihubungi, Senin (15/11/2021).

Jazilul menyebut jika para kepala daerah bisa berkonsultasi dengan KPK jika takut kegiatan yang dilakukan berpotensi terjadi tindak pidana korupsi. Dia meyakini KPK akan terbuka memberikan saran dan konsultasi.

"Pak Bupati agar konsultasi saja dengan KPK jika ada kegiatan yang sekiranya akan menimbulkan masalah korupsi. Saya yakin KPK terbuka setiap saat untuk dimintai saran dan konsultasi," ucapnya.

Meski begitu, anggota Komisi III DPR ini mengingatkan agar KPK juga mengedepankan edukasi korupsi. Menurutnya OTT lebih banyak menimbulkan kegaduhan hingga macetnya birokrasi.

"Edukasi penting, OTT seringkali munculkan kegaduhan bahkan macetnya birokrasi di daerah. Sampai saat ini desain pencegahan KPK belum dipahami secara utuh. Apalagi OTT masih menjadi andalan bahkan dianggap prestasi," ujarnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Lihat juga Video: Saran Novel ke Bupati Banyumas: Takut OTT? Ya Jangan Terima Suap

[Gambas:Video 20detik]