Masuk Prolegnas 2022, Rancangan KUHP Kini Berusia 50 Tahun Lebih

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 07 Des 2021 09:19 WIB
Ilustrasi Fokus RUU KUHP
Ilustrasi Andhika Akbarayansyah (detikcom)
Jakarta -

DPR mengesahkan 40 rancangan undang-undang (RUU) masuk dalam Prolegnas 2022, salah satunya Rancangan KUHP. Alhasil, RKUHP ini menjadi rancangan terlama yang belum juga disahkan dengan usia lebih dari 50 tahun pembahasan.

Berdasarkan catatan detikcom, Selasa (7/12/2021), KUHP mulai berlaku di Indonesia (dulu bernama Hindia-Belanda), pada 1915. Nama aslinya adalah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie, yang berlaku berdasarkan Staatsblad 1915:732. UU ini mulai berlaku efektif secara nasional pada 1918.

Wet Wetboek van Strafrecht itu lalu menggusur seluruh hukum yang ada di Nusantara, dari hukum adat hingga hukum pidana agama. Nilai-nilai lokal juga tergerus hukum penjajah.

Proklamasi tidak otomatis menghapus KUHP. Sebab, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Wetboek van Straftrecht voor Nederlandsch-Indie dinyatakan berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah lain akan ditetapkan kemudian oleh presiden.

"Usaha mewujudkan adanya kesatuan hukum pidana untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu secara de facto belum dapat terwujud karena terdapat daerah pendudukan Belanda sebagai akibat aksi militer Belanda I dan II yang untuk daerah tersebut masih berlaku Wetboek van Straftrecht voor Nederlandsch-Indie dengan segala perubahannya," demikian bunyi pertimbangan RUU KUHP.

Setelah merdeka, Indonesia mulai menggagas KUHP citarasa Pancasila. Konsepnya mulai digaungkan sejak zaman Presiden Sukarno. Dimulai pada 1963, dengan digelar Seminar Hukum Nasional I di Semarang salah satunya membahas RUU KUHP. Seminar ini disebut-sebut menjadi titik awal sejarah pembaruan KUHP di Indonesia yang setahun kemudian mulai dirumuskan oleh tim pemerintah.

Sepanjang perdebatan RUU KUHP dari tahun 60-an sampai sekarang itu, setidaknya sudah ada 13 kali pergantian menteri. Diskursus RUU KUHP telah melintasi tujuh presiden, yaitu Presiden Sukarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden SBY, dan Presiden Jokowi.

Simak juga 'Baleg DPR Sebut KUHP Belum Komprehensif Atur Tindak Pidana Seksualitas':

[Gambas:Video 20detik]