Lurah & Camat di Surabaya Diminta Sosialisasikan Program Wali Kota

Angga Laraspati - detikNews
Senin, 06 Des 2021 19:33 WIB
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah.
Foto: dok. DPRD Surabaya
Jakarta -

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah mengimbau pemerintah kecamatan dan kelurahan melakukan sosialisasi berbagai program yang telah diluncurkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara massif. Ia menilai selama ini lurah atau camat kurang bergerak cepat dalam melakukan sosialisasi.

"Banyak program inovatif Wali Kota Herry Cahyadi telah diluncurkan untuk membantu masyarakat yang sebenarnya sangat bagus, tapi di lapangan tidak berjalan karena lurah atau camat kurang bergerak cepat (gercep) melakukan sosialisasi. Pada akhirnya program tersebut dinilai kurang berjalan maksimal," kata Ning Kaka, sapaan akrab Khusnul Khotimah dalam keterangan tertulis, Senin (6/12/2021).

Ia berharap, pihak kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak Pemkot Surabaya bisa secara agresif mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Apalagi ada banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa terbantu melalui berbagai program yang diluncurkan tersebut.

"Kelurahan dan kecamatan harus turun melakukan sosialisasi dengan gencar agar program ini bisa dirasakan kemanfaatannya," tandasnya.

Salah satu program Wali Kota Eri yang telah dilaunching dan cukup gebyar adalah program Lontong Kupang. Saat ini, program tersebut masih belum tersosialisasi dengan massif di masyarakat, padahal program ini gratis alias tidak dipungut biaya.

Program Lontong Kupang merupakan kepanjangan dari Layanan Online One Gate System, aplikasi layanan daring dan terpadu melalui satu pintu utama. Program ini hasil kerjasama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Pemkot Surabaya, Pengadilan Agama dan Kementerian Agama.

Salah satu layanannya adalah pengajuan itsbat nikah yang dipusatkan di tingkat kelurahan. Layanan ini dinilai cocok bagi warga yang statusnya masih nikah siri.

Melalui aplikasi itu warga dapat mengurus peradilan terkait pernikahannya yang belum dilaporkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama atau Dispendukcapil. Melalui layanan ini Pemkot Surabaya berharap bisa memberikan percepatan layanan dalam pengurusan administrasi dalam rangka memastikan masyarakat kota Surabaya mempunyai status perkawinannya itu jelas.

Pasangan tersebut bisa mengajukan atau diajukan oleh aparat setempat ketika seluruh berkas administrasi yang disyaratkan telah terpenuhi dan selanjutnya bisa mengurus administrasi kependudukan serta mempermudah pendataan bantuan bagi masyarakat MBR agar tepat sasaran.

"Di Surabaya pernikahan dengan status nikah siri itu banyak. Padahal nikah siri itu tidak memiliki hukum tetap. Jika terjadi apa-apa, pemerintah tidak bisa memberikan intervensi lebih jauh karena legalitas pernikahannya tidak ada," imbuh Ning Kaka.

Pada tahun 2022, program Bantuan Sidang Istbat ditargetkan bisa membantu sebanyak 65 pasangan dengan besaran anggaran di APBD sebesar Rp 26,860 juta. Itu berarti satu pasangan membutuhkan anggaran sekitar Rp316.000. Jumlah tersebut kalah jauh dibanding Kabupaten Jember yang menargetkan bisa membantu 5.000 pasangan.

"Karena kita lihat dulu, misalnya nanti banyak yang memanfaatkan maka Dewan akan mendukungnya dengan penambahan anggaran pada penetapan P-APBD," ujarnya.

Ning Kaka juga menyoroti kasus salah seorang warga Pogot Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, Eni Susilowati yang tidak mampu membayar tunggakan biaya perawatan anaknya di RSUD dr Soetomo.

Orang tua tersebut, ternyata juga tidak menikah secara sah di KUA (Kantor Urusan Agama) yang memiliki hukum tetap, tapi berdasarkan nikah siri.

"Saya sempat datang ke rumah Ibu Eni (Eni Susilowati) ibu dari Natasya Aurelia Cahya Putri yang didiagnosa sakit serius dan harus dirawat di RSUD dr Soetomo. Ternyata dari pengakuan beliau itu nikah siri. Akibatnya tidak masuk data base MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), sehingga Anaknya tidak tercover BPJS," jelasnya.

Kasus seperti ini, lanjut Ning Kaka, aparat di bawah seperti lurah, camat, RW atau RT seharusnya gercep bisa menyosialisasikan program Lontong Kupang, agar mengikuti sidang istbat nikah.

Selain itu juga ada kasus pernikahan siri, yang akhirnya tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga ketika terjadi suatu persoalan maka Pemkot Surabaya tidak bisa membantu karena pernikahan belum diakui negara dan masih banyak lagi.

Dengan banyaknya permasalahan di lapangan, Ning Kaka mengimbau agar seluruh aparat Pemkot Surabaya utamanya yang di bawah turun ke masyarakat untuk menyisir, sekaligus mensosialisasikan program Kupang Lontong.

"Jangan sampai, gebyar inovasi itu hanya saat seremonial di atas saja. Tapi di bawah tidak jalan. Kan eman, padahal program itu sangat bagus dan bermanfaat untuk masyarakat," pungkas Ning Kaka.

(prf/ega)