.webp)
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Johan Budi Sapto Pribowo mengaku memberi masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kinerja menteri dalam pertemuan pekan lalu. Johan Budi dinilai seperti menjadi 'juru bicara (jubir) bayangan' Istana, khusus soal isu reshuffle kabinet.
Analisis Direktur Eksekutif lembaga survei Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, pernyataan Johan Budi perihal pertemuannya dengan Jokowi adalah isyarat isu reshuffle bukan isapan jempol belaka. Ada dua indikator yang memperkuat analisis tersebut.
"Itu (pernyataan Johan Budi soal kinerja menteri) semacam tanda-tanda alam bakal ada reshuffle. Indikasinya jelas, Johan Budi bicara kondisi rakyat saat ini, bahas kinerja menteri," kata Adi kepada wartawan, Senin (6/12/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adi melihat Johan Budi kali ini bertindak sebagai 'jubir bayangan Istana'. Adi menduga Presiden Jokowi, melalui Johan Budi, ingin melihat reaksi publik soal kemungkinan reshuffle.
"Sepertinya kali ini Johan Budi muncul sebagai 'jubir bayangan' Istana untuk tes ombak, sekaligus memancing reaksi publik soal kemungkinan reshuffle kabinet," terangnya.
Lebih lanjut Adi menganggap pertemuan Jokowi dengan Johan Budi minggu lalu itu tidak biasa. Sebab, sepengetahuan Adi, Johan Budi hampir tak pernah bertemu lagi dengan Presiden Jokowi setelah terpilih menjadi anggota DPR RI.
"Pertemuan Jokowi dan Johan Budi terasa spesial, karena nyaris tak pernah terjadi sebelumnya, terutama ketika Johan Budi jadi anggota Dewan," jelasnya.
 Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno (Dok. Istimewa) |
Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai Jokowi menitipkan pesan soal reshuffle kepada Johan Budi. Adi menyebut dua hal yang disampaikan Johan Budi soal pertemuan dengan Jokowi, yakni soal kondisi masyarakat dan kinerja menteri, bisa menjadi rujukan soal reshuffle tak lama lagi akan dilakukan.
"Yang jelas, pesan reshuffle sepertinya ingin dititip ke Johan Budi dari narasi yang disampaikan ke publik. Pertama tentang kondisi rakyat, kedua tentang kinerja menteri. Dua variabel yang bisa dijadikan rujukan bahwa reshuffle tinggal menghitung hari," pungkasnya.
Simak video 'Temui Jokowi Empat Mata, Johan Budi Bahas Kinerja Para Menteri':
Simak pernyataan Johan Budi soal pertemuan dengan Jokowi di halaman berikutnya.
Seperti diketahui, Johan Budi bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada 1 Desember pekan lalu. Seusai pertemuan, pernyataan Johan Budi tak ada yang menyinggung soal kinerja menteri.
Baru siang tadi di gedung DPR, Jakarta, Johan Budi mengaku memberi masukan tentang kinerja menteri kepada Presiden Jokowi dalam pertemuan minggu lalu. Menurut mantan pimpinan KPK itu, pertemuan tersebut bukan yang pertama semenjak menjadi anggota DPR.
"Kalau itu dikaitkan sama saya ketemu Pak Jokowi kemarin, saya sebenarnya ketemu Pak Jokowi, seperti yang sudah saya sampaikan kan silaturahmi dan ini bukan kali pertama saya ketemu Pak Jokowi selama saya di DPR. Saya yang memberi masukan terhadap kinerja kabinet kabinet atau menteri Pak Jokowi," kata Johan Budi kepada wartawan di gedung DPR/MPR, Senin (6/12).
Diberitakan sebelumnya, Johan Budi menyebut pertemuannya dengan Presiden Jokowi tidak terkait dengan tugas dan fungsinya di Komisi III DPR. Mantan jubir Presiden itu mengaku menyampaikan kondisi masyarakat di daerah pemilihannya (dapil).
"Sebenarnya bukan terkait dengan Komisi III, tetapi terkait dengan, saya kan sering ke dapil, ke daerah pemilihan saya, melihat secara langsung kemudian berinteraksi dengan masyarakat di daerah pemilihan. Itulah yang saya sampaikan kondisi-kondisi terkini ya di daerah pemilihan, ya memberi masukanlah," ungkap Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/12).
Info soal reshuffle ada di halaman berikutnya.
Waketum PAN Dengar Kabar Reshuffle Kabinet 8 Desember!
Terkait isu reshuffle kabinet sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Yandri Susanto. Yandri mengaku mendengar kabar bahwa reshuffle bakal dilakukan Rabu Pon, 8 Desember 2021.
"Saya dengar juga isunya begitu (Rabu Pon 8 Desember), katanya, sih," sebut Yandri kepada wartawan di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (30/11).
Informasi terkini, hingga siang tadi Presiden Jokowi belum menyampaikan apapun ke partai-partai koalisi perihal reshuffle. Tetapi memang, Jokowi tak memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada partai koalisi.
"Soal reshuffle, sampai dengan posisi hari ini, Senin siang, Presiden belum menyampaikan kepada partai-partai koalisinya. Sekali lagi, tidak ada kewajiban Presiden untuk mengajak bicara soal reshuffle dengan partai koalisinya, karena itu memang hak prerogatifnya Presiden," ujar Waketum PPP Arsul Sani kepada wartawan, di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/12).
Meski tak punya kewajiban memberitahu, menurut Arsul, Presiden Jokowi biasanya mengajak bicara partai terkait jika ada menteri dari partai tersebut yang di-reshuffle. Kebiasaan tersebut juga dilakukan Jokowi jika ada pergeseran posisi menteri.
"Namun, kalau menengok dari reshuffle-reshuffle sebelumnya, biasanya, paling tidak, kalau ada menteri dari parpol yang terkena reshuffle, maka paling tidak parpolnya itu tentu akan diberitahu, diajak bicara oleh Presiden," ungkap Arsul.
"Demikian juga kalau ada pergeseran portofolio, tidak diganti, tetapi ada pergeseran portofolio. Nah, sampai sekarang belum," imbuhnya.
