Info Terkini soal Isu Reshuffle Rabu Pon 8 Desember 2021

Info Terkini soal Isu Reshuffle Rabu Pon 8 Desember 2021

Matius Alfons, Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Senin, 06 Des 2021 14:35 WIB
Poster
Foto: Ilustrasi reshuffle kabinet (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Yandri Susanto pekan lalu mengaku mendengar kabar reshuffle kabinet akan dilakukan pada 8 Desember 2021. Apakah kabar reshuffle yang didengar Waketum PAN valid? Begini informasi terkini.

PPP menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga siang hari ini belum menyampaikan apapun ke partai-partai koalisi perihal reshuffle. Tetapi memang, Presiden Jokowi tak memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada partai koalisi.

"Soal reshuffle, sampai dengan posisi hari ini, Senin siang, Presiden belum menyampaikan kepada partai-partai koalisinya. Sekali lagi, tidak ada kewajiban Presiden untuk mengajak bicara soal reshuffle dengan partai koalisinya, karena itu memang hak prerogatifnya Presiden," kata Waketum PPP Arsul Sani kepada wartawan, di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/12/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski tak punya kewajiban memberitahu, menurut Arsul, Presiden Jokowi biasanya mengajak bicara partai terkait jika ada menteri dari partai tersebut yang di-reshuffle. Kebisaan tersebut juga dilakukan Jokowi jika ada pergeseran posisi menteri.

"Namun, kalau menengok dari reshuffle-reshuffle sebelumnya, biasanya, paling tidak, kalau ada menteri dari parpol yang terkena reshuffle, maka paling tidak parpolnya itu tentu akan diberitahu, diajak bicara oleh Presiden," ungkap Arsul.

ADVERTISEMENT

"Demikian juga kalau ada pergeseran portofolio, tidak diganti, tetapi ada pergeseran portofolio. Nah, sampai sekarang belum," imbuhnya.

Lebih lanjut Arsul mengungkapkan, komunikasi soal reshuffle biasanya tidak dilakukan sejak jauh-jauh hari. Biasanya komunikasi soal reshuffle dilakukan Jokowi 1-2 hari sebelumnya.

"Biasanya juga, kalau ada komunikasi itu dalam hitungan jam. Jadi, ya barangkali sehari atau dua hari sebelumnya," jelas Wakil Ketua MPR RI itu.

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menilai paham dan gerakan radikalisme bisa dicegah dan dihentikan, jika seluruh proses penyelenggaraan negara membuka ruang konsultasi dan partisipasi publik.Arsul Sani (Dok. MPR)

Lantas, apakah reshuffle benar bakal dilakukan 8 Desember 2021, yang jatuh pada Rabu pon? Arsul belum bisa memastikan.

"Nah, kita belum tahu apakah yang disebut-sebut bahwa Rabu pon itu akan ada reshuffle. Ini belum tahu, bisa jadi juga tidak, karena sekarang semua urusan pemerintahan sedang fokus untuk menangani musibah Gunung Semeru," pungkasnya.

Simak video 'PPP soal Isu Reshuffle: Biasanya Dikabari 1-2 Hari Sebelumnya':

[Gambas:Video 20detik]



NasDem soal reshuffle ada di halaman selanjutnya.

Terpisah, Partai NasDem memilih posisi mendengar. NasDem menghormati dan mendukung apapun keputusan Presiden Jokowi perihal reshuffle.

"NasDem sami'na wa atho'na aja lah. NasDem ini partai, yang seperti pidato Pak Surya kemarin ke Pak Jokowi, kita ikut aja. Apa yang menjadi catatan Pak Jokowi terhadap pembantunya itu jadi ranahnya Pak Jokowi," sebut Ketua DPP NasDem, Willy Aditya, di kompleks DPR, hari ini.

"Apa yang dirasa pantas. Tentu Pak Jokowi memiliki catatan-catatan itu. Tentunya NasDem menghormati untuk setiap keputusan yang diambil Pak Jokowi, dan NasDem support keputusan tersebut," sambung dia.

Seperti diketahui, dalam isu reshuffle kali ini, Presiden Jokowi disebut-sebut bakal mengakomodir PAN masuk Kabinet Indonesia Maju. NasDem mengaku tak masalah jika PAN mendapatkan posisi di kabinet.

"Ya kalau NasDem fine saja. Kalau kata Pak Surya sederhananya, satu musuh terasa banyak, seribu kawan terasa kurang. Walaupun tidak meninggalkan objektivitas dalam rangka check and balances. Itu penting karena demokrasi yang maju membutuhkan sparing partner yang kuat," tutur Willy.

Ketua DPP NasDem Willy AdityaKetua DPP NasDem Willy Aditya (Foto: Dok. Pribadi)

Pekan lalu, pihak Istana, dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, juga sudah menanggapi isu reshuffle pada Rabu pon 8 Desember. Pratikno menyebut belum ada rencana reshuffle dalam waktu dekat.

"Setahu saya tidak ada rencana tersebut. Jadi, pokoknya semua menteri tetap bekerja seperti biasanya, semua wamen tetap bekerja seperti biasanya, jadi kita juga terus waspada," kata Pratikno kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/12).

Simak PAN dengan kabar reshuffle dilakukan 8 Desember di halaman berikutnya.

Waketum PAN Dengar Kabar Reshuffle Kabinet 8 Desember!

PAN digadang-gadang bakal mendapat kursi di Kabinet Indonesia Maju. Waketum PAN Yandri Susanto mengaku mendengar kabar bahwa reshuffle kabinet bakal dilakukan Rabu Pon, 8 Desember 2021.

"Saya dengar juga isunya begitu (Rabu Pon 8 Desember), katanya sih," kata Yandri kepada wartawan, di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (30/11).

Yandri menyebut PAN sudah menyiapkan kader jika memang diajak masuk Jokowi masuk ke kabinet. Dia menyebut sejumlah nama, seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen PAN Eddy Soeparno, hingga Ketua DPP PAN Soetrisno Bachir.

"Kita sudah siapkan kader. Sudah sering saya sampaikan. Banyak kader PAN yang siap untuk membantu pemerintahan Pak Jokowi dan PAN memang sudah," ujarnya.

"Saya sudah sering sampaikan ke media, ya ada ketum kan, Bang Zul, ada Mas Tris Ketua MPP, ada Sekjen PAN (Eddy Soeparno), gitu, dan nama-nama lain," imbuhnya.

Partai Amanat Nasional secara tegas menolak hak angket terhadap KPK. PAN tidak akan mengirimkan kadernya ke dalam panitia khusus (pansus) angket KPK. Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).Yandri Susanto (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)

Namun Yandri belum tahu terkait posisi apa yang bakal disiapkan Jokowi untuk PAN jika ada reshuffle. PAN memastikan bakal menyodorkan kader sesuai permintaan Jokowi.

Halaman 2 dari 3
(zak/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads