Baleg DPR Fokus Perbaiki UU Cipta Kerja Sesuai Putusan MK

Matius Alfons - detikNews
Senin, 06 Des 2021 10:39 WIB
Tak seperti biasanya, gedung DPR RI terlihat sepi. Usai belasan anggota dewan terpapar COVID-19 dalam waktu yang cukup bersamaan, gedung itu di disinfeksi dan disterilkan.
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Pemerintah dan DPR RI memperbaiki Undang-undang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun lantaran dinilai inkonstitusional. Anggota Baleg DPR, Guspardi Gaus menyatakan pihaknya bakal memperbaiki poin-poin yang menjadi sorotan MK.

"Jadi, apa yang diminta (MK) diperbaiki tentu itu yang akan kita lakukan perubahan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tentu kita harus profesional menyikapinya," kata Guspardi, dalam keterangannya, Senin (6/12/2021).

Politisi PAN ini memastikan DPR RI bakal secepatnya melakukan perbaikan meski masih diberi waktu 2 tahun. Dia menegaskan Baleg DPR akan fokus memperbaiki yang salah menurut MK.

"Kita akan fokus dengan amar putusan MK. Apa yang diminta itu yang diberi. Kalau di luar itu ranahnya tentu sudah tidak pada konteksnya. Karena itu merupakan evaluasi terhadap hasil kerja yang kita lakukan. Apa yang salah itu yang akan kita perbaiki. Yang nggak disampaikan (tidak salah), apa perlu diperbaiki? Itu logika berpikirnya," ucapnya.

Senada dengan Guspardi, Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi alias Awiek juga menekankan pihaknya akan segera memperbaiki UU Cipta Kerja. Perbaikannya, kata dia, akan sesuai dengan yang diminta MK.

"Sesuai perintah MK," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang putusan MK pada 25 November lalu, DPR dan pemerintah diminta memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Bila tidak diperbaiki, UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali.

"Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan channel YouTube MK, Kamis (25/11/2021).

Namun, Presiden Jokowi menyebut UU Cipta Kerja saat ini masih berlaku setelah keluar putusan MK yang meminta DPR dan pemerintah untuk memperbaikinya dalam jangka 2 tahun. Jokowi mengatakan tak ada satu pasal pun dalam UU Cipta Kerja yang dibatalkan MK.

"MK sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama 2 tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan. Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Senin (29/11/2021).

"Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku, tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK," sambung Jokowi.

Jokowi juga memberi pesan kepada para pelaku usaha dan investor. Dia menjamin investasi tetap aman.

"Oleh karena itu, saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin. Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia," ujar Jokowi.

Simak Video 'MK Minta DPR-Pemerintah Perbaiki UU Ciptaker dalam 2 Tahun':

[Gambas:Video 20detik]



(maa/eva)