detik's Advocate

Saya Masih SMA dan Belum 18 Tahun, Bolehkah Buat Perjanjian Nikah?

Andi Saputra - detikNews
Senin, 06 Des 2021 09:20 WIB
Hands of wife, husband signing decree of divorce, dissolution, canceling marriage, legal separation documents, filing divorce papers or premarital agreement prepared by lawyer. Wedding ring.
Ilustrasi (Foto: Istock)

3. Mengenai suatu hal tertentu

Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1333 KUHPer, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHPer menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.

4. Sebab yang halal

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPer.

Memang, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengenal istilah 'perjanjian perkawinan'. Sebelum melangsungkan perkawinan, pasangan boleh mengadakan perjanjian tertulis sepanjang substansi perjanjian tidak melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Bila perjanjian perkawinan dibuat tertulis, tidak demikian halnya janji menikahi. Pada umumnya, janji menikahi disampaikan secara lisan, bahkan mungkin sebagai bagian dari upaya merayu pasangan. Ada yang berhasil merayu, ada pula yang tidak. Berhasil merayu pasangan berkat iming-iming janji dinikahi, bukan berarti bebas melaksanakan tindakan melanggar hukum.

Dari pertanyaan yang saudara ajukan, kami berasumsi perjanjian yang saudara buat adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan anak. Namun sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa salah satu syarat yang disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, adalah tentang kecakapan para pihak, artinya perjanjian ini harus dibuat oleh orang yang telah cukup umur di hadapan hukum, sehingga pihak yang membuat perjanjian haruslah orang yang telah dewasa/cukup umur.

Selanjutnya, mengenai hal yang diatur dalam perjanjian adalah hal yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung secara tegas pernah menyatakan tidak menepati perjanjian untuk melangsungkan pernikahan adalah perbuatan melawan hukum. Karena itu pula, tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada penggugat untuk pemulihan nama baik penggugat. Putusan MA dalam perkara ini seolah mendobrak pakem yang dirumuskan pasal 58 KUHPerdata.

Terima kasih

Salam

Tim Pengasuh detik's Advocate

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.


(asp/mae)