Hakim MK Saldi Isra Dorong Debat Capres Digelar di Kampus

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 05 Des 2021 10:20 WIB
Saldi Isra
Hakim Konstitusi Saldi Isra (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Hakim konstitusi Saldi Isra menyatakan sudah saatnya debat capres Indonesia digelar di kampus seperti dilakukan di berbagai negara maju di dunia. Bahkan Guru Besar Universitas Andalas (Unand) Padang itu mendorong dosen juga secara terbuka mendukung calon presiden dengan argumen ilmiah.

"Kita terlalu fobia, tidak boleh politik di kampus. Di negara-negara maju pemimpin besar debatnya diadakan di kampus. Nggak apa-apa," kata Saldi dalam sebuah seminar yang disiarkan di channel YouTube MK, Minggu (5/12/2021).

Dalam mimbar debat itu, Saldi tidak mempermasalahkan bila akhirnya ada dosen yang pro-capres tertentu. Namun dalam batasan etika yang bisa dibenarkan.

"Oh misalnya dosen ini pro ke calon ini, dosen itu pro ke calon itu, sepanjang itu dalam perdebatan akademik, silakan saja. Yang tidak boleh adalah 'eh kamu harus pilih calon ini ya. Kalau tidak nilainya saya gagalkan'. Itu yang tidak boleh," ujar Saldi.

Debat capres yang berlokasi di kampus sempat menjadi perdebatan dalam Pilpres 2019. Kala itu, KPU dan Bawaslu menyatakan debat capres dan cawapres tidak boleh diselenggarakan di kampus. Argumennya Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu beserta penjelasannya.

Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu berbunyi:

Pelaksana, Peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Sementara itu, penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu berbunyi:

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Sependapat dengan Saldi Isra, pakar hukum tata negara Bayu Dwi Anggono juga tidak mempermasalahkan kampus jadi lokasi debat capres. "Perguruan tinggi (kampus) jelas tidak terlarang sebagai tempat penyelenggaraan kampanye sepanjang memenuhi persyaratan," ujar Bayu pada 2018.

Persyaratan itu, pertama, kampanye dapat dilaksanakan di perguruan tinggi jika yang mengundang adalah dari pihak penanggung jawab perguruan tinggi seperti rektor. Sepanjang peserta pemilu yang hadir tidak membawa atribut kampanye seperti bendera, kaus, dan atribut lainnya.

"Kedua kampanye dapat dilaksanakan di perguruan tinggi jika inisiatif untuk melaksanakan kampanye di kampus adalah dari penyelenggara pemilu (KPU)," ucap Bayu, yang kini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH Unej).

Larangan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h secara jelas ditujukan kepada pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Dengan demikian, larangan penggunaan perguruan tinggi sebagai tempat kampanye berlaku jika pemrakarsa/penyelenggara kampanye adalah pelaksana, peserta, dan tim kampanye.

"Padahal khusus untuk debat capres dan cawapres sebagai salah satu metode kampanye sesuai dengan Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 277 ayat (2) UU Pemilu secara jelas disebutkan difasilitasi dan diselenggarakan oleh KPU dan bukan oleh pelaksana atau tim kampanye," papar Bayu, yang juga Sekjen Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (AP HTN-HAN).

Secara sosiologis, pelaksanaan kampanye di kampus juga membawa manfaat bagi demokrasi. Sesuai Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, prinsip perguruan tinggi adalah pencarian kebenaran ilmiah oleh sivitas akademika dan pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat.

"Melalui kampanye di kampus maka sivitas akademika baik dosen maupun mahasiswa dapat untuk menemukan kebenaran ilmiah atas berbagai visi misi dan program dari pasangan calon," Bayu menegaskan.

Hal ini pada akhirnya menyebabkan kalangan perguruan tinggi bisa berpartisipasi dalam pemberdayaan bangsa melalui fungsi kontrol akademik atas berbagai visi, misi dan program para calon dalam pemilu. Dampak lanjutannya adalah para pemilih dalam Pemilu akan mendapat manfaat karena akan mendapat referensi yang cukup perihal kebenaran ilmiah program kerja calon yang mereka akan pilih dalam pemilu.

"Melalui kampanye di kampus maka sivitas akademika baik dosen maupun mahasiswa dapat untuk menemukan kebenaran ilmiah atas berbagai visi misi dan program dari pasangan calon," beber Bayu.

Hal ini pada akhirnya menyebabkan kalangan perguruan tinggi bisa berpartisipasi dalam pemberdayaan bangsa melalui fungsi kontrol akademik atas berbagai visi, misi dan program para calon dalam pemilu. Dampak lanjutannya adalah para pemilih dalam Pemilu akan mendapat manfaat karena akan mendapat referensi yang cukup perihal kebenaran ilmiah program kerja calon yang mereka akan pilih dalam pemilu.

"Terhadap kekhawatiran bahwa perguruan tinggi akan menjadi tidak netral maka hal tersebut bisa diantisipasi dengan menyerahkan kepada penyelenggara pemilu (KPU) untuk membuat pengaturan teknis yang secara ketat mencegah hal tersebut," kata Bayu.

Simak Video 'Survei Capres IPO: Anies Teratas, Disusul Sandiaga-Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/dhn)