.webp)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak kaum milenial bersiap menghadapi besarnya potensi ekonomi digital. Menurutnya, ada tiga catatan penting untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam mengarungi era ekonomi digital yang tengah berkembang pesat saat ini.
"Pertama, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), karena kesiapan SDM adalah pilar dasar dalam ekosistem inovasi digital. Ingat, digital hanyalah alat. Skemanya, inovasinya, terobosannya, peruntukannya, berdasarkan perencanaan dari manusia," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Minggu (5/12/2021).
Dalam orasi virtualnya pada acara Wisuda Sarjana ke-25 Stikosa-AWS, Sabtu (4/12) kemarin, LaNyalla menuturkan SDM kaum muda harus disiapkan sejak saat ini alias tak bisa ditunda-tunda lagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, kesiapan infrastruktur yang menurut LaNyalla fasilitas infrastruktur telekomunikasi belum merata, terutama di kawasan timur Indonesia. Akibatnya, terjadi kesenjangan digital. Mayoritas pengguna internet pun diketahui hanya berpusat di Jawa, Sumatera dan Bali.
"Tanpa pemerataan infrastruktur telekomunikasi, tentu akan sulit untuk menciptakan kaum muda kreatif dengan sentuhan digital di pelosok-pelosok negeri," ujar LaNyalla.
Ketiga, kesiapan regulasi. Sebab, kata LaNyalla, dunia digital adalah dunia yang begitu dinamis.
"Maka, pemerintah harus menyiapkan regulasi yang tidak kuno, yang mengakomodasi perkembangan zaman, namun tetap dalam koridor aturan yang baik dan memihak kepada kepentingan bangsa," tutur LaNyalla.
Termasuk juga toleransi dari DIKTI kepada perguruan tinggi untuk melakukan reformasi kurikulum sesuai dengan semangat Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.
"Saya berharap Kementerian Komunikasi dan Informasi juga segera menyiapkan regulasi yang mampu mengakomodasi secara cepat revolusi teknologi digitalisasi, yang muaranya wajib berpihak kepada kepentingan nasional kita sebagai bangsa yang berdaulat," tegas LaNyalla.
Sebab, katanya, tanpa kedaulatan, termasuk kedaulatan data dan informasi, maka Indonesia hanya akan menjadi menjadi negara yang diatur dan dikendalikan oleh negara lain. Tanpa hal tersebut, LaNyalla juga menilai Indonesia hanya akan menjadi negara yang dipaksa tunduk kepada aturan-aturan global yang tidak adil.
"Dan pada akhirnya, kekayaan negara ini akan dikuasai oleh segelintir orang, baik itu bangsa kita sendiri maupun bangsa asing," ucapnya.
Senator asal Jawa Timur itu juga tak menampik jika 90 persen, atau bahkan 95 persen, penjual di marketplace adalah orang lokal. Tetapi produk yang dijual justru kebalikannya, sekitar 90 persen adalah barang impor.
"Ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama, karena begitu besarnya nilai transaksi belanja online kita, yang mencapai lebih dari 266 triliun rupiah itu, yang artinya mayoritas uang rakyat dibelanjakan untuk barang impor," katanya.
Ditambahkannya, banyak riset menunjukkan, ekonomi digital Indonesia akan tumbuh delapan kali lipat pada tahun 2030. Nilainya diprediksi mencapai 4.500-an triliun rupiah.
"Luar biasa besar, mengingat populasi bangsa kita yang juga besar, sehingga menjadikannya sebagai pasar prospektif dari ekonomi digital," ujarnya.
Baca halaman berikutnya..
Hal ini penting ditekankan, agar Indonesia tidak hanya menjadikan sarana teknologi dan digital sebagai sarana hiburan, tetapi bisa menjadi sarana untuk menciptakan produktivitas dan nilai tambah bagi perekonomian.
"Mari kita lihat besarnya potensi ekonomi digital. Dari tahun ke tahun, nilai transaksi belanja online terus meningkat. Tahun 2020 lalu mencapai 266 triliun rupiah. Tetapi ada satu keprihatinan dalam diri saya, karena masih maraknya produk impor di berbagai marketplace Indonesia," papar LaNyalla.
Oleh karena itu, tegas LaNyalla, penyiapan sejak saat ini menjadi sangat penting. Sebab, pada tahun 2045, anak-anak muda saat ini akan menjadi pemimpin bagi bangsa.
"Saya termasuk orang yang percaya kekuatan kaum muda. Terutama yang kini menjadi perhatian global dengan hadirnya sejumlah start-up yang mampu mengubah perilaku umat manusia, yang semuanya itu digerakkan oleh anak-anak muda," katanya.
Apalagi, berdasarkan riset Nielsen Media, menurut LaNyalla, kepemilikan smartphone oleh Generasi Z, mencapai 86 persen. Mereka juga paling sering menggunakan internet, dengan durasi minimal 4 jam sehari.
Untuk itu, LaNyalla meminta pemerintah mempersiapkan dengan baik era ekonomi digital dengan anak-anak muda sebagai pondasinya.
Sementara itu, era disrupsi juga memaksa dunia pendidikan harus melakukan adaptasi, termasuk transformasi kurikulum. Pasalnya, teknologi digitalisasi sudah tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, LaNyalla menilai persiapan menjadi sangat penting.
"Hal itu harus diperhatikan dengan jeli oleh dunia pendidikan seperti Stikosa-AWS. Karena kita hanya punya dua pilihan, menjadi objek atau subjek," terang LaNyalla.
Menurutnya, Stikosa-AWS harus melakukan reposisi dan adaptasi cepat dalam memasuki era disrupsi dan percepatan perkembangan teknologi informasi.
"Transformasi Kurikulum Stikosa-AWS wajib dilakukan dengan cepat. Karena semua proses dan output ilmu komunikasi, khususnya komunikasi massa telah berubah," lanjutnya.
Baca halaman berikutnya..
"Pekerjaan manusia di industri media juga pasti akan digantikan oleh automasi. Seperti yang sudah terjadi di proses pra cetak dan cetak media massa printing. Sekarang tidak perlu lagi petugas pra cetak. Bahkan sejak dari meja layout seorang editor bisa langsung menyusun tulisan di template layout," imbuh LaNyalla.
Mengenai perubahan global dalam koridor dunia digital, LaNyalla menilai ada dua peluang sekaligus tantangan yang dihadapi.
"Pertama adalah percepatan pertumbuhan digitalisasi yang merambah semua sektor. Kondisi ini memaksa kita untuk memasuki digitalisasi ekonomi. Karena semakin pesatnya era automasi dan artificial intelijen, yang akan menggantikan beberapa peran manusia," ucap dia.
Kedua, Indonesia akan memasuki puncak demografi usia produktif pada tahun 2045. Dengan jumlah populasi penduduk usia produktif mencapai 70 persen dari total penduduk Indonesia pada saat itu.
"Jika puncak demografi usia produktif tidak dikelola dan disiapkan dengan baik, konsekuensinya akan sangat berat. Akan muncul masalah sosial seperti kemiskinan, derajat kesehatan yang rendah, pengangguran dan tingkat kriminalitas. Karena jumlah usia produktif tinggi, sementara lapangan pekerjaan tidak ada," imbuhnya.
