Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendapat dukungan dari para senator agar maju menjadi calon presiden dari jalur perseorangan. Langkah LaNyalla dalam mendorong Amandemen UUD ke-5 dinilai komprehensif.
"Langkah Ketua DPD RI sangat berani dan semua senator mendukung upaya tersebut demi perbaikan sistem demokrasi di Indonesia," ujar Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/12/2021).
Dalam Press Gathering DPD RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Bandung, Jumat (3/12), Nono menegaskan peranan DPR sebagai pihak yang berada di luar partai untuk mewujudkan keinginan rakyat. Untuk itu DPR harus menjadi saluran dan membuka saluran bagi lahirnya calon-calon pemimpin bangsa.
"Adalah benar hasil survei yang disebutkan oleh Pak Ketua DPD RI bahwa hampir 70 persen rakyat ingin calon presiden yang bukan kader partai," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin menambahkan berdasarkan sejarah demokratisasi lebih baik daripada otoriter. Dikatakannya, dengan semakin banyak calon presiden maka semakin bagus pula demokrasi di Indonesia.
"Faktanya saat ini banyak anak-anak bangsa yang bagus dan kredibel, namun tidak mempunyai saluran dan kesempatan Karena dikerdilkan oleh aturan dengan adanya Presidential Threshold 20 persen," tutur Senator asal Kalimantan Timur itu.
Untuk mewujudkan kesempatan yang sama itu, Mahyudin menyebut DPD siap melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait calon Presiden dan Wapres Independen dan penghapusan Presidential Threshold 20 persen.
"Kita juga akan fokus untuk lobi-lobi politik ke MPR RI. Walaupun langkah ini berat namun kita harus optimis. Pers berperan penting juga untuk membantu hal ini, juga terkait penguatan peran dan fungsi DPD RI ke depan," paparnya.
Senada, Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin juga menyoroti perlunya meninjau ulang demokrasi atau meninjau ulang konstitusi.
"Pemikiran Ketua DPD RI kalau saya beri judul adalah Demokrasi atau Konstitusi di Persimpangan Jalan. Saya kira hampir semua pihak setuju dengan apa yang ditawarkan DPD berkaitan dengan amandemen konstitusi, calon independen dan Presidential Threshold 0 persen," terangnya.
Menurutnya konstitusi harus segera diidealkan. Sementara jika menggunakan sistem pemilu one man one vote, tetapi elektoral tidak dihitung maka hal tersebut dinilai tidak adil. "Bahkan saya punya pemikiran ekstrim, harusnya kepemimpinan nasional seperti DPD. Ketuanya satu, wakilnya banyak. Wakilnya merupakan representasi Barat, Tengah dan Timur," pungkasnya.
(prf/ega)