Din: Islam Pilar Utama Demokrasi di Indonesia

Colombus - Proses demokratisasi yang tengah berjalan di Indonesia tidak mungkin berlangsung lancar dan baik, tanpa dukungan umat Islam. Peran umat Islam sebagai pilar utama demokrasi sangat besar dalam menyebarkan pemahaman Islam seperti konsep permusyawaratan dan permufakatan, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan lainnya. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr M Din Syamsuddin mengemukakan pendapat tersebut dalam ceramah di Ohio State University, Columbus, Amerika Serikat, Selasa (25/4/2006). Demikian siaran pers yang dikirimkan PP Muhamaddiyah. Mulai Minggu (23/4/2006), Din berada di Amerika Serikat selama 10 hari atas undangan beberapa universitas, seperti Ohio State University (OSU), Ohio University (OU), Harvard University, Johns Hopkins University (JHU), University of California at Los Angeles (UCLA), dan Lembaga Persahabatan Amerika Serikat-Indonesia (USINDO). Menurut guru besar politik Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini, elemen-elemen masyarakat madani seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) inilah yang bisa menjangkau level grassroot sekaligus menyampaikan pemahaman tentang konsep-konsep tersebut. Selain itu, pemikiran-pemikiran para intelektual muslim mutakhir di Indonesia juga mampu menunjukkan bahwa demokrasi pilihan sistem politik terbaik untuk umat Islam saat ini. Karena terdapat kesesuaian yang substansial antara Islam dan sistem demokrasi, maka nilai-nilai demokrasi juga inheren dengan ajaran Islam. Sehingga, antara Islam dan demokrasi terdapat kompatabilitas dan Islam dapat memberi sumbangan bagi pembangunan demokrasi dengan nilai-nilai etika dan moral. "Inilah yang kita harapkan di Indonesia, yaitu agar demokrasi dan demokratisasi tidak meninggalkan nilai-nilai etika dan moral agama," jelasnya. Ceramah yang diprakarsai Mershon Center for International Security Studies OSU itu mendapat sambutan para peserta. Saat sesi tanya jawab banyak pertanyaan yang gencar diajukan para hadirin terutama tentang masa depan demokrasi di Indonesia terkait keberadaan kelompok radikal yang dinilai tidak menghargai pluralisme dan multikulturalisme. Menjawab berbagai pertanyaan tersebut, peraih gelar doktor dan master dari UCLA ini menegaskan, kendati kehadiran kelompok radikal tidak dapat diingkari tetapi gerakan mereka lebih bersifat radikal etik yang peka terhadap immoralitas. "Mereka tampil karena negara lemah dalam menegakkan hukum terhadap berbagai bentuk immoralitas seperti perjudian atau pornografi," jelas Din, yang juga Presiden Konferensi Asia untuk Agama dan Perdamaian yang berpusat di Tokyoin i. Namun, tegasnya, tidak perlu muncul kekhawatiran menyangkut masa depan demokrasi di Indonesia mengingat arus utama (mainstream) Islam di Indonesia seperti Muhammadiyah dan NU tetap memiliki pengaruh lebih besar. Muhammadiyah dan NU sebagai dua elemen civil society terbesar di Indonesia berperan signifikan dalam memuluskan langkah demokrasi elektoral di Indonesia pada Pemilu 2004. Yang lebih penting lagi, lanjut Din, negara adikuasa seperti Amerika Serikat didukung para sekutunya tidak lagi menerapkan pendekatan yang dapat melukai perasaan umat Islam. Jika praktik ini tetap terjadi, maka tindakan negara adikuasa beserta sekutunya hanya akan melukai perasaan umat Islam sehingga semakin mendorong radikalisasi. "Faktanya, inilah yang terjadi selama ini," tukas Din. (asy/)