Wakil Presiden RI ke-12 Jusuf Kalla (JK) meminta PKB dan NU mendorong kemajuan ekonomi umat Islam maupun pengusaha pribumi. JK pun meminta PKB melalui menteri dan fraksi di DPR mendukung kebijakan yang mendukung kemajuan UMKM.
Di sisi lain, JK juga menyinggung menteri PKB, yaitu Menaker Ida Fauziah, yang banyak dikritik masyarakat terkait kenaikan UMR. Hal itu disampaikan JK saat mengisi acara Halaqah Satu Abad NU, yang disiarkan di YouTube PKB, Kamis (2/12/2021).
JK mengatakan sejatinya NU didirikan oleh pengusaha dan pedagang sehingga NU dan PKB harus mendorong kemajuan pengusaha muslim atau pribumi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ekonomi pengusaha pribumi, harus didukung oleh kebijakan pemerintah, yang salah satunya menjadi tugas PKB yang memiliki fraksi di DPR dan menteri di pemerintahan.
Baca juga: Canda Cak Imin soal JK Calon Ketum NU |
"Saya yakin apabila, bagaimana maju, maju... Kebijakan pemerintah sangat penting, tapi siapa pemerintah itu? Ya antara lain PKB, bagaimana di DPR Fraksi PKB memberikan satu kebijakan atau undang-undang atau aturan tentang bagaimana meningkatkan UKM lebih hebat lagi. Bagaimana memberikan potensi-potensi kepada pengusaha-pengusaha nasional atau pribumi untuk maju lagi. Bagaimana menteri-menteri PKB yang ada di kabinet mendukung itu," kata JK.
JK lalu menyinggung soal Menaker Ida Fauziyah yang banyak mendapat kritik terkait kenaikan UMP. JK menilai ada benarnya kritik masyarakat terkait kenaikan UMP tersebut karena dinilai akan mengurangi daya beli masyarakat.
"Sekarang soal UMR lagi dikritik, yang kena tentu menteri PKB kan, Menteri Tenaga Kerja. Ada benarnya, kalau upah itu di bawah inflasi, maka berarti pendapatan riilnya menurun. Daya belinya menurun. Dulu rumusan kita adalah inflasi plus pertumbuhan tinggi, agar buruh-buruh juga menikmati pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
"Nah, sekarang perumusannya agak lain lagi, sehingga ada daerah yang kenaikannya hanya Rp 200, ada Rp 1.000, ada seperti itu, ada Rp 10 ribu, Rp 20 ribu. Mungkin ini menyebabkan daya beli para buruh akan lebih menurun," ujar JK.
Lebih lanjut JK juga mengingatkan pentingnya membatasi minimarket di daerah agar juga memberikan kesempatan bagi pedagang kecil untuk berkembang. JK mengingatkan, agar berkembang, pedagang kecil harus diberi kebijakan yang berpihak pada rakyat.
"Sampai di kecamatan sekarang orang membeli sesuatu hasil pabrik semua dengan minimarket-minimarket, itu tidak ada barang lokal, semuanya hasil pabrik. Nah, hal-hal itu semua harus dibuatkan kebijakannya lebih baik. Kalau terlalu bebas minimarket ini, maka merusak usaha-usaha kecil di daerah, yang sebagian besar orang nadhliyin, karena tadi dikatakan nadhliyin itu terdiri dari petani, buruh, menengah ke bawah. Nah, kita harus membikin kebijakan-kebijakan itu, dan itu daerah, izinnya daerah," ujar JK.
"Itu semuanya menjadi bagian dari permasalahan-permasalahan yang kiranya menjadi bagian. Jadi PKB harus membawa diri sebagai bagian dari pemerintah untuk membikin kebijakan-kebijakan seperti itu," ungkapnya.
Simak juga 'KSPI: Ada 15 Kabupaten/Kota Naikkan Upah Minimum Lebih Dari 5%':
