.webp)
Massa Reuni 212 yang datang ke Kebon Sirih, Jakpus, sempat memprotes 'pengusiran' polisi. Massa Reuni 212 membandingkan aksinya dengan demo buruh yang diberi izin, padahal sama-sama mengundang keramaian.
Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan mengatakan bahwa pemberian izin berasal dari kepolisian, tetapi massa Reuni 212 tidak mendapat rekomendasi Satgas COVID-19, yang jadi salah satu syarat untuk menggelar aksi.
"Salah. Kan bukan hanya Polda yang berpandangan seperti ini. Silakan tanya Pak Gubernur, Satgas COVID-19 DKI, kenapa nggak mengeluarkan rekomendasi," kata Zulpan kepada wartawan di Tenda Putih, Monas, Jakarta Pusat, Kamis (2/12/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zulpan juga menyebut alasan Reuni 212 tak diizinkan tidak ada hubungannya dengan tahun-tahun sebelumnya yang sempat terjadi kerusuhan. Dia mengatakan alasan utama Reuni 212 dilarang adalah karena saat ini Jakarta masih mengalami situasi pandemi COVID-19.
"Ini karena situasi COVID-19. Kan kita tahu situasi COVID-19. Nggak (ada diskriminasi) ini karena situasi COVID-19," kata Zulpan.
Dia menyebut, untuk melaksanakan aksi di kawasan Patung Kuda dan Monas, izin tersebut langsung di bawah arahan Pemprov DKI Jakarta. Kemudian, nantinya harus mengantongi rekomendasi dari Satgas COVID-19.
"Ya (hasil koordinasi antara Pemprov dan Polda) mereka kewenangan sendiri, kewenangan yang independen tanpa pengaruh intervensi manapun. Tanya saja ke Satgas COVID-19, ada pertimbangan (untuk izin aksi)," jelas Zulpan.
Massa Protes Reuni 212 Tak Diberi Izin
Sebelumnya, polisi membubarkan massa Reuni 212 yang berada di Kebon Sirih, Jakpus, pagi tadi. Namun massa sempat menolak hingga menyinggung demo buruh yang diberi izin beberapa waktu lalu.
"Demo buruh sama mahasiswa boleh, Pak, kemarin. Kita datang jauh-jauh," protes massa di Kebon Sirih, pagi tadi.
